, () – , Syahrul Yasin Limpo menggelar dialog bersama para petani di Kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia (SPI) cabang Tuban di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Rabu (5/4/2023) sore.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian didampingi , Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Tuban, Riyadi, Ketua Umum SPI, serta Forkopimda.

Agenda ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan melaksanakan tanam padi bersama para petani di kawasan tersebut, Kamis (6/4/2023) besok.

Menteri Pertanian, Syarul Yasin Limpo menyampaikan, Pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap terwujudnya kedaulatan pangan. Mengingat, negara Indonesia menjadi negara terbesar ke-4, sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup.

Ia menargetkan, Kawasan Daulat Pangan di Tuban bisa mencapai 1000 hektar. Tentunya harus didukung seluruh pihak, termasuk dukungan Pemerintah Kabupaten serta SPI. Dan diharapkan sekali panen hasilnya mampu menyentuh 7 ton per hektarnya.

“Kawasan Daulat Pangan Ini sudah bagus tapi harus menjadi percontohan bagi wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Mentan berharap masyarakat Kabupaten Tuban menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo. Menurutnya kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini menjadi motivasi memaksimalkan produktivitas lahan pertanian.

“Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian. Baik berupa program kerja, stabilitasi harga, alat mesin pertanian modern, maupun ketersediaan pupuk,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Pertanian serta rencana kunjungan presiden dalam rangka pelaksanaan penanaman bibit padi bersama para petani.

“Bibit padi yang ditanam seluas kurang lebih 600 hektar, 400 hektarnya sudah dilakukan penanaman. Dengan melibatkan hampir 500 petani,” terangnya.

Mas Bupati menjelaskan, di Kawasan Daulat Pangan di Desa Senori dalam setahun bisa melaksanakan 3 kali tanam untuk tanaman padi, dimana hasil panennya kurang lebih mencapai 7 ton per hektarnya.

“Memang ada beberapa kendala, tetapi kendala tersebut bisa segera diatasi,” tutup Mas Bupati sembari berharap arahan, dan pendampingan dari Kementerian Pertanian demi keberhasilan pelaksanaan Program Kedaulatan Pangan. (Ibn/Jun).

Ikuti Berita dan Artikel terbaru Ronggo.id di GOOGLE NEWS