TUBAN – Meja Bupati Tuban kini menjadi sorotan utama atas tersendatnya hak-hak tenaga pendidik di daerah. Memasuki minggu terakhir dibulan Agustus ini, insentif untuk ratusan guru PAUD yang bersumber dari APBD tak kunjung cair lantaran menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati.
Terhitung sudah hampir delapan bulan para tenaga pendidik karakter anak itu, harus mengelus dada karena menunggu kepastian gaji yang menggantung. Padahal mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk sekedar operasional maupun kebutuh rumah tangganya.
Melalui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bumi Wali, Asep Nur Hidayat, kendala utama pencairan tersebut memang berada di ketiak Pemkab Kota Legen sendiri. Proses administrasi pencetakan dan penandatanganan SK oleh Bupati, Aditya Halindra Faridzky jadi kendala utama dalam masalah itu.
Menurutnya, lambannya penerbitan SK tersebut berdalih pada proses verifikasi data yang lambat. “Informasi yang saya terima waktu rapat, baru akan dicairkan awal bulan depan karena masih menunggu SK Bupati. Keterlambatan ini alasannya menunggu verifikasi data,” ungkap Asep Nur Hidayat kepada Ronggo.id, Senin (24/8/2026).
Politisi asal PKB ini sangat menyayangkan sikap Pemkab yang dinilai lalai dalam mengurus alur administrasi pemerintahan ini. Menurutnya, verifikasi data penerima insentif mestinya sudah dituntaskan jauh sebelum tahun anggaran berjalan, bukan justru menyandera hak para guru hingga berbulan-bulan.
“Seharusnya kejadian seperti ini tidak perlu ada. Verifikasi itu mestinya sudah selesai pada 2025 lalu, jadi begitu APBD 2026 jalan, anggaran langsung bisa cair ke guru,” tegasnya.
Terkait dengan janji politik kenaikan nominal insentif yang sempat diumbar Bupati Tuban pada 2024 lalu namun justru berbanding terbalik dengan kondisi pencairan yang macet total saat ini, legislatif enggan pasang badan atas lambatnya eksekusi dari kepala daerah.
“Kalau soal janji politik kenaikan itu, silakan ditanyakan langsung ke yang bersangkutan (Bupati, red),” tandas Asep.
Kini, tatapan penuh harap ratusan guru PAUD di Kabupaten dengan 20 Kecamatan ini tertuju pada kalender di awal bulan depan. Setelah delapan bulan dipaksa bertahan dalam ketidakpastian, janji pencairan insentif di awal September menjadi satu-satunya hembusan angin segar yang paling ditunggu.
Bagi mereka, cairnya insentif itu pembuktian empati dari Pemkab Kota Seribu Goa atas keringat dan dedikasi yang selama ini diabaikan. Para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut kini hanya bisa berharap janji manis awal bulan tersebut benar-benar terealisasi, bukan sekadar pelipur lara yang kembali tertunda. (Hus/Tgb).
