TUBAN – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyatakan, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan tersendiri pada periode kedua jabatannya. Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (5/3/2025).

Terkait dengan pemerataan pembangunan di periode awal menjabat sudah dilakukan semaksimal mungkin. Namun, beberapa pembangunan ada yang belum tuntas dikarenakan adanya aturan baru atas kepemilikan aset yang di bagi atas milik Desa, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

“Pada awal periode pertama sudah kita lakukan, bagaimana kita secara masif melakukan pembangunan di 328 desa dan kelurahan tetapi kemarin belum sepenuhnya tuntas,” ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menggodok penggunaan dana desa agar lebih linier dan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Jadi nanti di Provinsi dan di Kabupaten kami akan melinierkan dan mengintegrasikan dari seluruh kebijakan bapak Presiden,” tambah Mas Lindra.

Pada moment tersebut, pihaknya juga menyebutkan bahwa anggaran yang nantinya di gelontorkan terpangkas efisiensi hingga mencapai lebih dari Rp50 miliar. Efisiensi itu, dikatakannya tak menjadi halangan untuk meneruskan program-programnya kedepan.

“Adanya efisiensi itu bertujuan guna mendukung program-program presiden, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, jaminan kesehatan yang dipenuhi serta hilirisasi swasembada pangan,” ujarnya.

Walaupun begitu, ia mengakui jika pemangkasan anggaran ini berdampak pada perjalanan dinas yang ada. Namun, ia menegaskan jika program yang nantinya akan ditujukan langsung menuju ke masyarakat tidak akan berdampak sama sekali.

“Efisiensi ini akan terus kita evaluasi sampai dengan kita menemukan formulasi yang lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (Hus/Tgb).