TUBAN – Rentetan janji penyelesaian yang terus diingkari oleh PT Waskita Karya memicu keraguan mendalam mengenai keseriusan mereka dalam menggarap Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 18 Tuban. Janji demi janji yang diberikan dari awal-awal pembangunan kini nampaknya masih belum ada kejelasan.
Sebelumnya, masyarakat yang berdekatan dengan lokasi proyek kala itu mengeluh akan pemasangan tiang pancang. Pemasangan tersebut selain membuat bising, plafon, atap maupun dinding warga juga ikut-ikutan rontok. Disisi lain fasilitas umum milik warga juga beberapa nampak terkena getahnya.
Tak hanya mengeluhkan dampak pemasangan tiang pancang, warga juga mencemaskan potensi banjir yang mengintai pemukiman mereka. Alasannya, ketiadaan saluran drainase yang terhubung langsung ke pembuangan induk dinilai bakal memperburuk situasi lingkungan sekitar yang dikenal sebagai wilayah langganan banjir.
Carut marutnya pengerjaan proyek prestisius dengan anggaran Rp1,18 triliun itu mendapatkan sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPRD Kota Legen, Siswanto. Ia menilai janji yang diberikan oleh perusahaan plat merah itu nampak tak masuk akal apabila pengerjaan proyek selesai pada 20 Juni lalu.
“Kalau saya lihat, target mereka itu mimpi yang terlalu mustahil. Kemarin bilangnya selesai 20 Juni, sekarang mundur lagi ke akhir Juli. Kasihan anak-anak kalau proses belajarnya dipaksakan di gedung yang belum layak seperti itu,” cetus Siswanto saat dihubungi pihak media pada Selasa (14/7/2026) kemarin.
Nantinya, apabila tanggal 25 nanti tak kunjung usai, Politisi asal PKB ini meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A serta PMD) Bumi Wali untuk bergerak agresif menekan pemerintah pusat.
“Ini ranahnya Dinsos untuk mem-push kementerian terkait di pusat. Jangan biarkan kontraktor bekerja lamban tanpa ada konsekuensi atau penalti yang tegas,” tegas Siswanto.
Tak hanya persoalan siswa-siswi baru, persoalan masyarakat sekitar juga masih abu-abu penyelesaiannya. Keluhan warga mengenai kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pembangun hingga kini terkesan masuk kuping kiri keluar kuping kanan.
Hingga berita ini ditulis, saluran drainase warga yang rusak akibat dampak proyek belum juga diperbaiki. Begitu pula dengan tuntutan pembuatan saluran induk pembuangan dari kompleks Sekolah Rakyat agar tidak menyumbat pemukiman sekitar saat musim penghujan tiba.
“Warga sudah lama mengeluh, tapi belum ada tindakan konkret dari kontraktor. Kalau nanti hujan deras dan wilayah sekitar banjir karena drainase induknya diabaikan, siapa yang mau tanggung jawab?” tanya Siswanto.
Pria kelahiran Lumajang ini juga menyentil minimnya manajemen tenaga kerja dari PT Waskita Karya. Alih-alih memaksimalkan pekerja lokal di tengah cuaca yang bersahabat, kontraktor justru lebih memilih mendatangkan pekerja dari luar daerah yang jumlahnya pun dinilai sangat kurang untuk mengejar ketertinggalan proyek.
“Saya heran, apakah karena alasan upah murah atau bagaimana sampai memilih pekerja luar. Faktanya di lapangan progresnya lambat sekali. Harusnya di cuaca terang seperti ini pekerja ditambah massal, bukan malah santai,” cecarnya.
Disinggung mengenai sikap bungkamnya PT Waskita Karya, anggota dewan dari dapil I menilai bungkamnya kontraktor adalah bukti nyata bahwa mereka memang tidak memiliki alasan logis atau argumen pembelaan atas kegagalan pencapaian target tersebut.
Akibat kegagalan kontraktor menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, Dinsos P3A PMD Tuban terpaksa mengambil keputusan pahit. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sejatinya digelar pada 13 Juli kemarin resmi dibatalkan dan ditunda.
Kepala Dinsos P3A serta PMD Tuban, Sugeng Purnomo, membenarkan penundaan tersebut demi keselamatan para siswa.
“Berdasarkan evaluasi bersama, sangat berisiko dan riskan jika kita memaksakan anak-anak masuk ke gedung baru yang belum selesai dan masih berantakan tersebut,” jelas Sugeng.
Sebagai langkah darurat akibat kelambatan proyek ini, pihak dinas menyiapkan skenario cadangan. Jika sampai tanggal 25 Juli bangunan belum juga diserahterimakan, para siswa terpaksa diungsikan ke Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Tuban sebagai tempat belajar sementara.
Publik kini hanya bisa berharap komitmen tersisa dari para pemangku kebijakan, sembari terus menyoroti tanggung jawab PT Waskita Karya yang dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat Tuban dalam pembangunan sektor pendidikan ini. (Hus/Tgb).
