TUBAN – Langkah pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan bahan bakar biodiesel 50 persen atau B50 dinilai sebagai angin segar bagi ketahanan energi nasional. Program ini diyakini ampuh memperkuat APBN sekaligus memutus rantai ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia yang kian tak menentu akibat tensi geopolitik global.
Suksesnya transisi energi ini tentu tak lepas dari peran vital PT Pertamina Patra Niaga selaku garda terdepan rantai distribusi energi nasional. Sinergi taktis dari anak perusahaan Pertamina ini menjadi kunci utama agar bahan bakar ramah lingkungan tersebut bisa tersalurkan tanpa hambatan hingga ke tangan masyarakat.
Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., mengungkapkan bahwa pemanfaatan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama B50 akan menciptakan efek domino (multiplier effect) yang positif bagi roda ekonomi domestik.
“Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentunya akan menggerakkan perekonomian kita, nah itu jelas positif bagi APBN. Banyak sektor dalam waktu serentak itu juga akan ikut bergerak. Mulai dari sektor kelapa sawit itu sendiri, distribusi, hingga industri mesin pengolahannya,” ujar Noval saat ditemui di Malang.
Noval menjelaskan, situasi pasar global saat ini sedang membara. Konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar pantai Iran, memicu lonjakan harga minyak dunia secara drastis.
Jika Indonesia terus-menerus bergantung pada impor minyak mentah, beban subsidi energi pada APBN dipastikan bakal semakin membengkak. Oleh karena itu, mengoptimalkan potensi domestik sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia adalah kunci mutlak menuju kemandirian energi.
“Ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi rendah. Apalagi hari ini harga minyak melambung tinggi akibat perang di pantai Iran. Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau CPO, tentu akan menekan beban APBN tersebut,” jelasnya.
Kendati memiliki potensi besar, pakar ekonomi FEB UB ini mengingatkan pemerintah untuk tetap cermat dan berhati-hati. Pasalnya, CPO juga merupakan bahan baku utama minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok dapur masyarakat.
Jika manajemen pasokan tidak diatur dengan matang, dikhawatirkan akan terjadi perebutan bahan baku antara industri biodiesel dan industri pangan yang berujung pada lonjakan inflasi.
“Jangan sampai ada perebutan bahan baku antara sektor minyak goreng dengan biodiesel ini. Hal itu bisa membuat harga CPO naik dan berdampak pada inflasi. Pemerintah harus pintar menjaga keseimbangan ini,” cetus Noval.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya potensi hidden cost atau biaya tersembunyi, seperti dampak sosial atau ketimpangan antarsektor industri jika regulasi tidak ditegakkan secara adil. Menurutnya, potensi “kanibalisme sektor” harus dihindari agar penyelamatan di sektor migas tidak justru mengorbankan sektor pangan.
Bagi masyarakat sebagai konsumen akhir, Noval menilai edukasi dan sosialisasi yang masif adalah kunci utama agar tidak timbul kepanikan. Masyarakat pada dasarnya hanya membutuhkan kepastian bahwa BBM selalu tersedia dengan harga yang ramah di kantong.
“Jangan sampai pakai B50 malah harganya lebih mahal dari solar biasa, karena secara ekonomi tentu akan membebani masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, agar PT Pertamina Patra Niaga dapat menjalankan tugas distribusinya dengan maksimal, pemerintah wajib memberikan payung hukum yang jelas, kepastian investasi, serta penyederhanaan birokrasi yang bebas dari tumpang tindih aturan. Noval berharap setiap kebijakan strategis yang diambil selalu didasarkan pada kajian ilmiah yang matang, bukan keputusan spontan.
“Standardisasi, monitoring, pengendalian, serta evaluasi saat program ini berjalan harus benar-benar dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Supaya kebijakan B50 yang tujuannya mulia untuk mengurangi ketergantungan minyak dunia ini bisa sukses lahir batin,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
