TUBAN – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban menyebut 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang lengkap.
Data dari Bapperida Bumi Ranggalawe menyebut di awal bulan Oktober 2025 ini, setidaknya ada 45 SPPG yang kini sudah berdiri. Dari total itu, sebanyak 25 unit sudah aktif beroperasi dan membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju sekolah-sekolah.
Program tersebut kini telah dirasakan manfaatnya oleh 589 lembaga sekolah di Tuban, dengan total 77.542 siswa penerima manfaat yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Namun, dari seluruh SPPG yang sudah berdiri, masih ada tiga kecamatan di kota seluas 1.839,94 km² yang belum tersentuh, yakni Grabagan, Kenduruan, dan Senori.
Jika menelisik dari laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri, per tanggal 2 Oktober 2025 menyebut SPPG di Indonesia sendiri tercatat sudah 9.705 sudah beroperasi. Namun dalam pernyataan resminya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menyebut hanya ada 198 SPPG yang mengantongi SLHS. Maka angka tersebut terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan jumlah yang beroperasi.
Kepala Bapperida Tuban, Abdul Rakhmat mengatakan pihaknya saat ini meminta para pemilik SPPG untuk segera mengurus SLHS terlebih dahulu. Pihaknya memberi tenggat waktu hingga akhir bulan Oktober ini, sesuai dengan arahan dari pusat.
“Kalau mereka tidak segera mengurus kami akan peringati, dan setelahnya pun sebelum beroperasi mereka juga sudah harus mengantongi izin SLHS,” tegas Rakhmat saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/9/2025).
Saat ini, pihak pelayanan gizi yang sudah berdiri maupun beroperasi masih belum lengkap izin SLHS-nya. Mereka baru memulai mengurus satu persatu mulai dari uji kelayakan air hingga Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan. “Izin mereka bisa dibilang baru sepotong-sepotong,” tambahnya.
Rakhmat menambahkan, pihaknya melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban rencananya akan rutin melakukan pengawasan secara berjenjang. Tujuannya untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik.
“Secara berkala kita terus melakukan pengawasan, bahkan dari Dinkes dan Puskesmas juga kami libatkan,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini juga mengungkapkan pihaknya akan memastikan pasokan bahan mentahnya tetap terpenuhi. Caranya saling bersinergi antara kebutuhan SPPG dan potensi yang dimiliki daerah.
“Kalau distributor itu memang wewenang SPPG-nya, kami disini hanya memastikan bahwa bahan yang digunakan nantinya tak kekurangan,” tandasnya.
Meski SPPG di Tuban telah memberi manfaat bagi puluhan ribu siswa, kelengkapan izin laik higienis masih jadi pekerjaan rumah. Keberhasilan program tak hanya diukur dari jumlah penerima, tapi juga dari penerapan standar keamanan pangan demi menjaga kesehatan generasi muda. (Hus/Tgb).
