TUBAN – Dampak pembangunan infrastruktur publik yang ada di Kabupaten Tuban membuat pengunjung wisata yang dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sepi. Hal itu menjadi sorotan utama dari para anggota DPRD Tuban.
Data dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Tuban menyebut, pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan atas adanya tiga wisata yang dikelola pemkab sendiri sekitar Rp900 juta. Tiga wisata itu ialah, Pantai Boom Tuban, Goa Akbar, dan Pemandian Bektiharjo.
Mereka tiap tahun digelontor dana setidaknya Rp800 juta, hanya untuk operasional ketiga wisata itu. Sedangkan, dana untuk pengembangan wisata milik Pokdarwis belum ada. Pemkab hanya memberikan pelatihan-pelatihan terhadap SDM di masing-masing kelompok.
Sebelumnya beberapa Ketua Pokdarwis yang tergabung dalam Paguyuban Seluruh Pokdarwis di Tuban, meminta kepada para pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan nasib mereka. Adanya pembangunan infrastruktur itu seharusnya ditimbang efek kedepannya.
Kepala Disbudporapar, Muhammad Emawan Putra mengatakan saat ini wisata yang dikelola Pokdarwis belum menyumbang PAD. Sumbangan yang diberikan hanya berupa tarif pajak untuk kegiatan hiburan dilingkup wisatanya, pajak parkir dan lain-lain.
“Pemungutnya kan bukan kita, yang mengambil retribusi tersebut langsung Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Kalau kami hanya menerima dari tiga wisata itu,” tambah Emawan.
Meski begitu, menurutnya potensi wisata di Bumi Ranggalawe ini dapat disandingkan dengan kota-kota wisata lain, seperti Banyuwangi, Malang dan Yogyakarta. Namun, untuk saat ini peran dari semua pihak sangat dibutuhkan guna mencapai di titik tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Pihak DPRD Kabupaten Tuban memberikan perhatian serius terhadap keluhan para pelaku usaha pariwisata, khususnya Pokdarwis. Adanya permasalahan itu seharusnya Pemkab Tuban datang untuk memberikan solusi.
Salah satu anggota Komisi IV DPRD Tuban, Muhammad Zakki Sulton mengatakan lembaga eksekutif memang telah mengusulkan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif untuk menghubungkan semua pariwisata yang ada di kota tuak ini.
“Jadi fungsinya konektivitas ini adalah menghidupkan kembali wahana atau destinasi yang ada di Tuban. Itu sudah ada rencana seperti itu,” tambahnya saat ditemui sebelum rapat paripurna.
Menurut politisi dari Partai Gerindra in, di kabupaten dengan 20 kecamatan ini pengembangan wisata terbilang tak terdistribusi dengan baik. Beberapa wisata saat ini masih ada yang berkurang pengunjungnya.
“Saat raker kemarin, PAD yang diterima dari sektor pariwisata tersebut sudah sesuai tujuannya,” tambahnya.
Senada, Ketua DPRD Tuban, Sugiyantoro berharap kepada Pemkab Tuban memiliki solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kedepannya, pihak Disbudporapar diharapkan segera duduk bersama dengan para Pokdarwis untuk membahas teknisnya seperti apa.
“Kalau solusi dari DPRD, yang jelas fasilitas harus diperbaiki dan berinovasi serta branding wisata harus dioptimalkan kembali,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
