TUBAN – Pemkab Bumi Wali terus mematangkan langkah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, secara resmi mendorong optimalisasi aplikasi e-Monev Tahun 2026 sebagai pijakan utama menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih presisi, berbasis data valid, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Mas Lindra, sapaan karib Bupati yang masih melajang itu saat memimpin Rapat Koordinasi dan Publikasi Transformasi Aplikasi e-Monev di Pendopo Krido Manunggal, Senin (14/09/2026).
Menurutnya, aplikasi e-Monev kini tak sekadar sistem pelaporan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjawab langsung persoalan riil di tengah masyarakat.
“Perencanaan yang baik bukan hanya tentang menyusun kegiatan, tetapi memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujar Mas Lindra di hadapan jajaran pimpinan OPD, Camat, hingga pejabat fungsional se-Kabupaten Tuban.
Mas Lindra melanjutkan transformasi e-Monev dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah komponen perencanaan, mulai indikator, subkegiatan, sasaran, rekening belanja hingga sumber anggaran. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu OPD melihat hubungan antara program yang dirancang, pelaksanaan kegiatan, hingga dampak yang diharapkan bagi masyarakat.
Pemkab Bumi Ronggolawe sendiri telah memetakan 224 permasalahan yang kemudian dikelompokkan ke dalam 31 tematik masalah. Melalui e-Monev, OPD dapat menentukan intervensi sesuai tugas dan fungsinya sekaligus melihat kebutuhan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.
Bupati muda ini menilai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu OPD saja. Dibutuhkan pembagian peran dan koordinasi lintas sektor agar penanganannya lebih efektif.
“Persoalan masyarakat tidak pernah berdiri sendiri. Karena itu, penyelesaiannya pun tidak bisa selalu dilakukan sendiri-sendiri. Kita bagi peran, kita satukan langkah, kita kuatkan komunikasi,” ujarnya.
Aplikasi e-Monev juga dilengkapi informasi mengenai indikator kinerja, definisi operasional, kelompok sasaran, intervensi yang direncanakan, hingga rincian rekening belanja dan sumber anggaran. Fitur tersebut diharapkan memudahkan perangkat daerah dalam menelaah setiap program sekaligus memastikan intervensi yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan terukur.
Tak hanya itu, transformasi e-Monev juga menghadirkan fitur referensi berbasis kecerdasan buatan (AI). Fitur ini dapat digunakan untuk memberikan alternatif maupun tambahan informasi dalam proses penyusunan intervensi.
Meski demikian, Anak Bupati Tuban ke-51 ini mengingatkan agar AI tidak dijadikan sebagai dasar tunggal dalam mengambil keputusan. Teknologi tersebut hanya menjadi alat bantu dan referensi, sementara keputusan tetap harus melalui proses telaah yang komprehensif.
Dari sisi pengawasan, e-Monev juga menyediakan fitur review yang melibatkan tiga badan verifikator, yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta Inspektorat.
Kehadiran fitur tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi proses verifikasi sekaligus memastikan adanya keselarasan antara subkegiatan, definisi operasional, indikator, dan intervensi yang dilaksanakan OPD.
Mas Lindra juga menekankan pentingnya validitas data dalam penerapan sistem tersebut. Data yang diperoleh dari lapangan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.
“Ketika melakukan pengumpulan data di lapangan, data yang dihimpun harus bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, peran kecamatan, kelurahan, dan UPTD menjadi pondasi dalam penentuan kebijakan,” jelasnya.
Pria lulusan Universitas Airlangga itu meminta seluruh jajaran Pemkab Kota Legen melakukan pembaruan data secara berkala, terutama data yang membutuhkan pembaruan secara real time. Dengan begitu, kebijakan dan intervensi pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran.
Selain persoalan data, pengawasan dan penilaian kinerja aparatur juga menjadi perhatian. Mas Lindra menyebut Inspektorat dan BKPSDM memiliki peran penting dalam memastikan sistem pemerintahan berjalan berdasarkan kinerja.
Ia menegaskan pemberian penghargaan kepada aparatur, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun promosi jabatan, harus didasarkan pada kinerja yang benar-benar terbukti.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati dari Partai Golkar ini juga mengingatkan seluruh OPD untuk mengurangi ego sektoral. Menurutnya, masyarakat tidak melihat batas kewenangan antarperangkat daerah, tetapi membutuhkan pemerintah yang mampu hadir memberikan solusi.
“Sinergi dan kolaborasi adalah ketika persoalan yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah karena kita bekerja bersama,” tuturnya.
Pria kelahiran 1992 ini berharap transformasi e-Monev tidak berhenti sebagai pembaruan aplikasi. Lebih dari itu, sistem tersebut diharapkan menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah setempat bekerja dengan pikiran, melayani dengan hati, bergerak bersama, serta mengabdi dengan ketulusan demi kemajuan daerah.
“Mari kita merasa bahwa kita bekerja untuk Tuban. Bahkan lebih dari itu, kita sedang membangun Tuban,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
