TUBAN – Polresta Tuban resmi menggulirkan Operasi Patuh Semeru 2026. Berlangsung selama 14 hari ke depan mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, agenda ini difokuskan untuk mendongkrak kesadaran tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan di Bumi Ronggolawe.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolresta setempat, Kombespol Jazuli Dani Iriawan saat memimpin apel gelar pasukan pada Senin (26/10/2026). Di hadapan ratusan personel gabungan, ia menegaskan agar operasi ini tidak sekadar menjadi ritual tahunan, melainkan mampu menghadirkan dampak riil di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Polresta Tuban mengerahkan sekitar 500 personel gabungan yang didukung unsur TNI, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP). Pendekatan yang digunakan memadukan tiga metode utama, yakni preemtif, preventif, dan represif, baik melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun tilang manual secara selektif.
Meski mengedepankan penindakan hukum, Kapolresta dengan nada tegas mewanti-wanti jajarannya agar senantiasa mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis. Ia melarang keras adanya oknum anggota yang sengaja mencari-cari kesalahan pengendara demi kepentingan pribadi.
“Gunakan hati nurani dan perasaan dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai ada anggota yang sengaja mencari-cari kesalahan pengendara,” ungkapnya
Dani sapaan karib sang Kapolresta menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum anggota, dia memastikan akan diberikan sanksi tegas.
Ia juga mengingatkan, polantas merupakan garda terdepan yang berinteraksi secara frontal dengan publik. Oleh sebab itu, etika, tutur kata, hingga penampilan harus dijaga agar kehadiran korps bhayangkara benar-benar membawa rasa aman, bukan justru menciderai hati masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, yang turut hadir dalam apel tersebut menyatakan apresiasi dan dukungan penuh dari Pemkab Kota Legen ini terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026.
Menurut Budi Wiyana, tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dipaparkan dalam data statistik kepolisian harus menjadi alarm dan perhatian bersama lintas sektoral. Pemerintah daerah siap membackup penuh melalui fasilitas sosialisasi, edukasi, hingga pembinaan masyarakat secara masif.
“Upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas harus diawali dengan membangun kesadaran masyarakat,” pungkas Budi Wiyana. (Hus/Tgb).
