TUBAN – Desakan pencopotan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, mewarnai aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan Merah Putih di Kantor Bupati Tuban, Kamis (22/10/2026).
Aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung Pemkab Bumi Wali itu menyorot tajam kinerja dinas. Bahkan mereka mendesak Bupati, Aditya Halindra Faridzky untuk mengevaluasi kinerja dinas yang mereka nilai perlu dibenahi, sekaligus mengusut dugaan adanya pihak yang mempersulit masyarakat dalam mengakses program pemerintah.
Massa aksi yang berasal dari seluruh penjuru Bumi Ronggolawe itu terlebih dahulu berkumpul di GOR Rangga Jaya Anoraga sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu, mereka bergerak bersama-sama menuju Kantor Bupati dengan mengendarai kendaraan secara beriringan.
Di depan kantor yang beralamat di Jalan RA Kartini itu para pendemo melakukan orasi berganti-gantian. Dalam orasi itu tuntutan terhadap evaluasi kinerja DKP2P Kota Legen terus digaungkan. Bahkan mereka juga melempar telur seberat 15 kilogram sebagai bentuk kecewa mereka.
Koordinator Aksi, Arif Kasto, mengatakan pihaknya menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menghambat masyarakat dalam memperoleh manfaat dari program pemerintah.
“Kami menilai ada banyak persoalan di lapangan, mulai dari program yang tidak tepat sasaran, birokrasi yang berbelit, hingga dugaan adanya pihak yang memperlambat masyarakat dalam mengakses bantuan,” kata Kasto usai demonstrasi selesai.
Ia mengungkapkan, salah satu poin utama yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah sulitnya akses bantuan program nasional dari Kementerian maupun aspirasi DPR RI. Menurut Arif, sebanyak 38 hingga 39 proposal bantuan dari kelompok tani dan perikanan tertahan di meja dinas selama dua bulan terakhir tanpa alasan yang jelas.
“Secara administrasi kami sudah memenuhi semua persyaratan. Namun, dinas seperti menutup keran dan tidak mau menandatangani rekomendasi bantuan tersebut,” tambahnya.
Pria asli Kebonagung, Rengel ini melanjutkan, apabila bantuan itu tak kunjung mendapatkan tanda tangan rekomendasi dari dinas, bantuan-bantuan untuk petani, peternak maupun nelayan terpaksa tak dapat mereka rasakan.
Usai menggelar orasi, perwakilan massa aksi sempat bertemu dengan pihak Pemkab Tuban untuk mediasi. Saat proses mediasi itu, para pendemo di temui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Wiyana dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Agus Wijaya.
Dalam mediasi yang berjalan cukup alot itu disepakati tiga hal, diantaranya; Pemkab setempat siap menjembatani dan mencari jalan keluar terkait persoalan harga pakan serta stabilitas harga jual telur; evaluasi kinerja DKP2P; dan kepastian tanda tangan proposal.
Dengan adanya komitmen itu, mantan aktivis HMI ini menegaskan akan memantau ketat komitmen yang telah disepakati bersama. Jika hingga batas waktu hari Jumat tidak ada kejelasan atau perbaikan, maka Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan siap menurunkan massa yang lebih besar untuk menggelar aksi susulan.
Sementara itu, Sekda, Budi Wiyana menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah bermaksud menghambat penandatanganan rekomendasi bantuan bagi kelompok masyarakat.
Menurutnya, lambannya penerbitan rekomendasi disebabkan oleh kehati-hatian pemerintah daerah dalam memverifikasi aspek administrasi, keabsahan kelompok, serta kesesuaian prosedur. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh program berjalan secara akuntabel dan transparan.
“Persoalannya ketika harus ada rekomendasi, tentu ada pertimbangan. Kita ingin memastikan semuanya clear and clean, tidak ada penyelewengan, sehingga di kemudian hari tidak timbul permasalahan hukum bagi kelompok penerima maupun dinas,” pungkas Budi Wiyana. (Hus/Tgb).
