TUBAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tuban pada Rabu (28/10/2026). Massa mahasiswa menyoroti lambannya penanganan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta maraknya posisi Kepala Sekolah (Kepsek) yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Aksi massa ini diawali dengan longmarch dari Asrama Haji menuju halaman kantor Disdik Tuban. Setibanya di lokasi, para aktivis mahasiswa menggelar orasi serta melakukan aksi teatrikal mengenakan seragam Korpri sambil membawa sepeda pancal dan beban berat sebagai simbol beratnya beban yang dipikul para tenaga pendidik.
Setelah beberapa waktu berorasi, Plt. Kepala Disdik Tuban, Raden Mohammad Dani Ramdhani, akhirnya menemui massa untuk melakukan dialog terbuka terkait berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa.
Dalam proses mediasi tersebut, aktivis HMI sempat mendesak Plt. Kepala Disdik untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen nyata. Namun, perdebatan sempat memanas karena pihak dinas merasa belum memiliki kewenangan penuh mengingat status jabatan yang masih Plt. Setelah melalui sejumlah revisi poin, massa akhirnya membubarkan diri secara kondusif.
Ditemui usai aksi, Ketua HMI Cabang Tuban, Agus Siswanto, memaparkan bahwa lembaganya membawa sejumlah tuntutan krusial dalam audiensi tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya mendesak pengisian jabatan kepala sekolah secara definitif untuk mengakhiri maraknya status Plt.
“HMI menuntut transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana BOS, dengan memberikan perhatian khusus pada pengawasan kasus di SMP Negeri 2 Rengel,” ucap Agus.
Ia juga meminta Dinas terkait untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bidang SMP karena dinilai lemah dalam pengawasan. Di samping itu, Agus menegaskan bahwa HMI mendesak penyelesaian serius terhadap kasus perundungan di sekolah serta penanganan anak putus sekolah.
Tak luput, pria berpostur dempal ini juga menyatakan bahwa lembaganya menolak penugasan ganda bagi guru yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, sekaligus mendesak percepatan pengangkatan PPPK guru pada tahun 2027.
“Apabila kasus penilapan dana BOS tersebut terus mandek, kami tidak akan segan-segan menggeruduk kantor Inspektorat dan Polresta Tuban demi menegakkan keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.
Menanggapi gelombang aksi mahasiswa, Plt. Kepala Disdik Tuban, Raden Mohammad Dani Ramdhani, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan, termasuk persoalan ratusan kepala sekolah yang masih berstatus Plt.
“Yang jelas kami sudah berproses dan mengusulkannya ke BKPSDM karena kewenangannya berada di sana,” ungkap Dani.
Ia menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan tahapan diklat formal sebagai syarat administratif dan substantif, sehingga membutuhkan waktu. Berdasarkan data Disdik, saat ini terdapat 541 Kepala Sekolah Dasar dan 42 Kepala Sekolah Menengah Pertama yang masih berstatus Plt.
Terkait polemik penyelewengan dana BOS, Dani menegaskan bahwa penyaluran anggaran tersebut bersumber langsung dari pusat dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan yang ketat. Pihaknya mengaku telah membentuk tim pengawas khusus guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang. (Hus/Tgb).
