TUBAN – Program Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang rutin dicanangkan setiap tahun oleh Pemkab Lamongan dan Bojonegoro mendorong Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tuban mendesak Pemkab setempat segera mengambil kebijakan serupa. Apalagi jika dana BKD dipakai untuk tambahan pembangunan desa.
Hal itu, disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PKDI Kabupaten Tuban, Suhadi, pada acara pengukuhan yang berlangsung di salah satu restoran ternama di Bumi Ranggalawe, Rabu (4/6/2025) lalu. Ia meminta pengampu kebijakan tak hanya fokus dengan Anggaran Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD). Dimintanya menambahkan anggaran BKD untuk pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten dengan luas 1,839,94 kilometer persegi ini.
“Saya enggak tahu kenapa BKD ini tidak ada padahal di kabupaten lain seperti di Bojonegoro itu ada, dan jika tahun ini sudah didok tidak ada BKD kami akan mendorong di tahun berikutnya,” katanya.
Ketua MPC PDKI Tuban yang baru dilantik ini juga menyindir kinerja Bupati Aditya Halindra Faridzky. Menurutnya, Tuban tak bergeser dan masih menempati peringkat lima dalam kabupaten termiskin se-Jawa Timur.
“Kita harus menurunkan ego masing-masing dan memperjuangkan rakyat agar peringkat kemiskinan Tuban ini tak di angka lima besar lagi,” tandas Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Rengel, Tuban itu.
Menanggapi hal itu, Bupati Aditya Halindra Faridzky mengaku belum memahami sepenuhnya hal tersebut. Meskipun di daerah tetangga terdapat peraturan mengenai dana BKD, pihaknya tak bisa dibandingkan karena setiap daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri.
“Lha contoh kalau saya mau ngomong Bus Si Mas Ganteng disini ada, sedangkan di kota lain tidak ada. Jadi jangan disamakan,” kata Bupati Lindra dengan nada yang agak tinggi setelah Rapat Paripurna dengan DPRD, Rabu (4/6/2025).
Sedangkan saat ditanya mengenai sindiran akan kinerjanya yang masih membuat Kabupaten Tuban menjadi top lima kabupaten termiskin di Jatim, Lindra menyatakan, itu bukan hanya tugasnya saja. Ia malah berbalik menanyakan kinerja para Kepala Desa yang sudah digelontor dana ADD maupun DD.
“Sebelum menunjuk orang lain intropeksilah diri sendiri, nanti insyaallah dalam waktu dekat saya akan nyoba ngecek deh pemanfaatan penggunaan dana desanya terhadap permasalahan di sekitar,” imbuh Lindra.
Meski demikian, Bupati yang masih lajang itu berterima kasih kepada para rekan-rekan media karena telah mengangkat isu terkait BKD tersebut. Pihaknya juga meminta rekan media untuk ikut memahamkan kepada seluruh masyarakat kalau setiap kabupaten memiliki persoalannya sendiri-sendiri. (Husni/Tgb).
