TUBAN – Harapan ratusan petani dari Kecamatan Plumpang dan Widang atas solusi banjir tahunan akibat luapan Kali Avour kembali menggantung. Meski telah beberapa kali menyuarakan aspirasi melalui forum resmi hingga aksi protes, tindak lanjut konkret dinilai belum menyentuh akar masalah.
Teranyar, forum dialog digelar pada Selasa (5/8/2025) bersama dua anggota DPR RI, Eko Wahyudi dari komisi IV dan KomisiV, Ali Mufthi yang turut hadir meninjau progres normalisasi sungai yang telah menjadi persoalan agraris lintas tahun. Kunjungan itu juga dihadiri oleh BBWS Bengawan Solo, perwakilan Kementerian Pertanian, serta jajaran Forkopimda.
Namun, para petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) menyebut dialog tersebut belum menjawab tuntutan utama mereka, mulai dari kejelasan program jangka panjang, penanganan tambang ilegal di hulu, hingga ketegasan terhadap penyempitan sungai di hilir.
“Kami bukan hanya butuh pengerukan sesaat, kami butuh jaminan sistematis dari hulu ke hilir. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan janji,” tegas Nur Ahsan, perwakilan HIPPA.
Persoalan ini bukan baru terjadi. Pada 14 Juni 2025 lalu, perwakilan petani sempat melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Tuban, menyampaikan keresahan akibat banjir kiriman yang terus menenggelamkan lahan produktif.
Puncak frustrasi petani terjadi pada 17 Juni 2025, ketika sekelompok petani nekat menjebol tanggul Waduk Jabung Ring Dyke di Desa Mlangi dan Mrutuk sebagai bentuk protes atas tidak adanya penanganan cepat. Aksi itu sempat menjadi sorotan dan memaksa Pemkab Tuban serta BBWSBS turun tangan.
Sebagai respons, proyek normalisasi Kali Avour pun dimulai. Hingga awal Agustus, progres pengerjaan mencapai tiga kilometer, dan ditargetkan rampung sembilan kilometer pada akhir bulan.
Menurut data warga dan pengakuan BBWSBS, sejumlah faktor memperparah kondisi Kali Avour antara lain, tambang galian ilegal di wilayah hulu mempercepat sedimentasi, alih fungsi lahan dan deforestasi memperparah limpasan air hujan, penyempitan sungai di hilir, tanpa mitigasi sosial maupun teknis, minimnya koordinasi lintas sektor dan lemahnya perawatan berkala
“BBWS baru melakukan pengerukan dan penambalan tanggul. Tapi akar masalahnya masih diabaikan,” ujar Ahsan.
Kepala BBWSBS, Gatut Bayuadji, mengakui keberadaan tambang ilegal menyulitkan pihaknya. Ia menegaskan bahwa langkah konkret harus didukung oleh pemerintah daerah, terutama dalam penertiban dan pendekatan sosial terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
“Kalau konflik sosial masih tinggi, sulit dilakukan pelebaran sungai. Kita minta semua pihak ikut sadar,” tegasnya.
Ali Mufthi yang turut hadir dalam peninjauan menyebut progres yang dicapai saat ini sebagai langkah awal yang baik. Namun ia juga mengakui bahwa penanganan banjir tak bisa selesai dalam satu kali proyek.
“Ini capaian luar biasa. Tapi kita bukan Tuhan, semuanya butuh proses dan perjuangan,” ujarnya.
Sementara Eko Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal anggaran dan integrasi proyek dengan kementerian terkait, terutama dalam pembangunan Waduk Jabung Ring Dike sebagai solusi jangka panjang. (Hus/Tgb).
