TUBAN – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tuban, Mukaffi Makki, mendatangi DPRD setempat. Hal itu dilakukannya lantaran permintaan audiensi dengan Komisi II tiga bulan lalu tak direspon.
Pihak PP pada 27 Januari 2025 lalu berkirim surat kepada Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro. Surat itu sebenarnya sudah di disposisikan kepada Ketua Komisi II DPRD, Fahmi Fikroni. Tak jelas apa masalahnya, surat tersebut tak ditanggapi.
Mengetahui suratnya tak kunjung mendapat jawaban, PP melayangkan surat kembali pada tanggal 12 Februari 2025. Isi surat, diantaranya, agar Komisi II segera menjadwalkan audiensi yang diminta dalam surat sebelumnya. Surat susulan itu pun hingga saat ini tak direspon.
MPC PP Tuban menyurati DPRD karena adanya pemberitaan tentang banjir bandang dan tambang galian, terkait Ketua Komisi II. Dalam narasinya pria yang akrab disapa Roni itu menyatakan, maraknya tambang ilegal menjadi penyebab banjir bandang di Bumi Ranggalawe.
Diberitakan pula politisi dari PKB itu menyebut, akan mengundang beberapa pemilik tambang yang berizin ataupun tidak untuk rapat di Ruang Rapat Komisi II. Hal itulah yang melatarbelakangi adanya aksi yang digaungkan PP Tuban.
Mukaffi Makki mengatakan, permintaan audiensi dilayangkan guna menanyakan hasil pemanggilan para pemilik tambang tersebut. Hal itu sebagai bentuk kontrol sosial atas kerbukaan informasi kepada publik. Serta tak adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, karena saat ini masih banyak ditemukan tambang ilegal di Kota Tuak.
“Adanya kegiatan hari ini untuk menindaklanjuti dari surat Pemuda Pancasila kemarin yang minta dijadwalkan audiensi,” ujar Gus Kaffi, sapaan akrabnya, saat ditemui di gedung DPRD, Selasa (6/5/2025).
Gus Kaffi menambahkan, kali ini pihaknya sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD. Sayangnya dia tak ada di kantornya karena ada kegiatan di wilayah Kecamatan Grabagan.
“Setelah disposisi dari Ketua DPRD turun ke Ketua Komisi II, saya pernah ditelepon, tapi saya ingin benar-benar dijadwalkan secara resmi audiensi dengan Komisi II,” tambahnya.
Pria yang gemar mengenakan songkok hitam itu, mendesak DPRD Tuban untuk segera mengagendakan audiensi. Apabila hal tersebut tak kunjung dijadwalkan, ia akan datang bersama anggota PP se Tuban ke gedung Dewan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Tuban, Sri Hidajati, saat dikonfirmasi mengatakan, membenarkan ada surat yang dikirim oleh Pemuda Pancasila beberapa bulan yang lalu. Sedangkan hari ini pimpinan organisasi yang berdiri sejak tahun 1959 itu, datang menanyakan kelanjutan surat yang sudah dilayangkannya.
“Secara administratif sudah saya sampaikan kepada Ketua Dewan, nanti dari Pak Kaffi ini pasti akan saya sampaikan,” pungkasnya. (AN/Tgb).
