TUBAN — Puluhan warga Dusun Ngaglik, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kembali menunjukkan tingginya kepedulian terhadap lingkungan. Mereka turun tangan memperbaiki saluran selokan secara swadaya setelah menilai kondisi drainase di wilayah mereka kian memprihatinkan.
Selama ini, saluran air di dusun tersebut tidak mampu mengalirkan air secara optimal, terutama saat musim hujan. Genangan yang muncul bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga memicu kekhawatiran akan potensi masalah kesehatan serta kerusakan lingkungan di sekitar permukiman.
Warga menyebut upaya perbaikan sebetulnya telah lama diharapkan menjadi prioritas pemerintah desa maupun instansi terkait. Namun harapan itu tak kunjung berbuah tindakan nyata.
“Sudah lama kami menunggu, tapi belum ada tindak lanjut. Akhirnya warga sepakat bergerak sendiri membangun selokan ini,” kata Anto, warga setempat.
Dengan peralatan seadanya seperti cangkul, sekop, dan gerobak, warga bekerja bahu-membahu mengeruk endapan tanah, merapikan jalur aliran, hingga menyusun struktur selokan yang lebih tertata. Semangat gotong royong tampak kuat, melibatkan warga lintas usia tanpa pamrih.
Meski kegiatan itu dilakukan di tengah rasa kecewa, warga menegaskan bahwa langkah ini lebih merupakan wujud kesadaran kolektif menjaga lingkungan, bukan sekadar bentuk protes.
“Daripada hanya menunggu tanpa kepastian, lebih baik kami kerjakan bersama. Ini untuk kepentingan bersama,” ujar Anto menambahkan.
Kerja bakti ini sekaligus mengingatkan bahwa tradisi gotong royong masih menjadi modal sosial yang kuat di tengah masyarakat pedesaan. Namun situasi ini juga menjadi sinyal penting bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan dasar warga, khususnya infrastruktur lingkungan.
Upaya konfirmasi tim Ronggo.id kepada Kepala Desa Ngujuran, Sudi Hadiono, belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, Plt Camat Bancar, Arman Mitra, juga belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut, Senin (30/3/2026).
Fenomena warga bergerak sendiri akibat lambatnya penanganan pemerintah bukan terjadi di satu titik. Sebelumnya, warga Dusun Dawung, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, juga melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Akses penghubung wilayah utara dan selatan itu tak kunjung disentuh perbaikan selama belasan tahun.
Salah seorang warga, Suparji, menuturkan bahwa perbaikan terakhir dilakukan pada 2015, namun tidak merata.
“Terakhir diperbaiki tahun 2015. Itu pun hanya jalur yang dilewati bupati saat kunjungan. Wilayah kami yang tak dilewati, tidak tersentuh sama sekali,” ujarnya.
Kondisi jalan yang terus memburuk, aspal mengelupas dan lapisan pondasi terlepas. Hal ini mendorong warga mengambil langkah swadaya sejak 27 Maret 2026. Panjang jalan yang mereka perbaiki mencapai sekitar satu kilometer.
“Ini murni swadaya. Tidak ada paksaan. Ada yang menyumbang material, ada juga yang menyumbang uang seikhlasnya,” tutur Suparji.
Di balik semangat itu, tersimpan kekecewaan terhadap pembangunan yang dinilai tidak merata. Warga mempertanyakan relevansi slogan “Bangun Deso Noto Kutho” Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang selama ini digaungkan.
“Menurut kami belum relevan. Di sini belum ada pembangunan yang benar-benar terlihat,” kata dia.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa Grabagan, Marlin, menyebut luasnya wilayah desa menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Ia menilai Desa Grabagan memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dibanding desa lain di Kecamatan Grabagan.
“Desa Grabagan ini luas sekali, bisa dibilang sepertiga wilayah kecamatan. Jadi memang tantangannya besar. Kalau masyarakat mau gotong royong, itu bagus,” ujar Marlin.
Terkait kondisi jalan di Dusun Dawung Kayu Lemu, ia menjelaskan bahwa status jalan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban sejak 2023 karena masuk kategori jalan antardesa.
“Jalan Dawung Kayu Lemu itu sudah kami serahkan ke kabupaten. Jadi kewenangannya ada di sana,” jelasnya.
Marlin mengaku sudah mengajukan proposal perbaikan dan berharap ada tindak lanjut dari pihak kabupaten. Namun terdapat perbedaan pandangan antara warga dan pemerintah desa terkait tingkat kerusakan jalan. Warga menilai kerusakan telah berlangsung lama, sementara pemerintah desa menyebut kerusakan signifikan baru terjadi sekitar 2019.
Situasi yang terjadi di Bancar dan Grabagan membuka kembali diskusi soal pemerataan pembangunan di Kabupaten Tuban. Di tengah pesatnya pembangunan kota, sejumlah wilayah pedesaan justru masih berkutat dengan persoalan infrastruktur dasar.
Jargon “Mbangun Deso Noto Kuto” atau membangun desa dan menata kota yang digaungkan Bupati Tuban dua periode, Mas Lindra tersebut dinilai sebagian warga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di tingkat akar rumput. Keberadaan jalan rusak, drainase bermasalah, hingga minimnya respons pemerintah menjadi ironi yang terus disuarakan masyarakat, khususnya di lapisan paling bawah. (Har/Tgb).
