TUBAN – Ketegangan antara warga ring satu dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) kembali meningkat. Dua kali duduk bersama di ruang audiensi tak jua menghasilkan keputusan jelas. Perusahaan pelat merah yang beroperasi di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban itu belum juga memastikan bentuk kompensasi atas dampak kebakaran kilang pada Kamis (16/10/2025) lalu.

Peristiwa kebakaran tersebut sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Sejumlah warga bahkan mengaku mengalami gangguan kesehatan seperti diare dan mual akibat paparan asap. Kondisi itu mendorong masyarakat di tiga desa terdampak, yakni Remen, Tasikharjo, dan Purworejo, menuntut kompensasi dari pihak perusahaan.

Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, mengatakan audiensi lanjutan digelar karena hasil pertemuan pertama hanya menghasilkan notulensi tanpa kejelasan konkret. Warga, kata dia, sudah mulai kehilangan kesabaran.

“Tuntutan warga sederhana: kompensasi bagi yang terdampak. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian apa pun dari perusahaan,” ujar Damuri usai audiensi di Kantor Desa Tasikharjo, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, warga memberi tenggat waktu hingga Rabu (22/10/2025) agar perusahaan menyampaikan keputusan final. Jika tidak, masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di area perusahaan.

“Kami hanya minta kepastian, entah dibayar minggu depan atau kapan. Yang penting jelas. Kalau tidak, warga akan turun aksi,” tegasnya.

Sementara itu, CSR & Comrel Area Manager TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyebut bahwa permintaan kompensasi warga masih dalam proses pengajuan ke pimpinan perusahaan. Ia mengklaim, pihaknya telah melakukan investigasi dan pendataan warga terdampak sejak pascakebakaran.

“Terkait laporan warga yang mengalami diare, baru masuk ke kami. Kami sudah tindak lanjuti dengan pengecekan lapangan dan laporan resmi ke manajemen,” jelas Tinoto.

Meski begitu, belum adanya kepastian waktu dan bentuk kompensasi membuat warga merasa diabaikan.

“Ini bukan pertama kalinya warga kecewa dengan respon perusahaan,” kata salah satu tokoh masyarakat Desa Remen yang enggan disebut namanya. (Hus/Tgb).