TUBAN – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menyegel kantor Pemkab setempat. Mereka menutup pintu pagar tempat kerja Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky itu karena gusar atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro kepada rakyat, Kamis (12/3/2026).
Memasuki babak kedua kepemimpinannya, kebijakan Bupati Lindra justru dianggap jalan di tempat. Akumulasi persoalan krusial yang tercecer sepanjang 2025-2026 menjadi bukti autentik bagi mahasiswa bahwa tata kelola pemerintahan Bumi Wali saat ini butuh evaluasi total.
Hal itu disampaikan oleh para mahasiswa-mahasiswi pergerakan saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Tuban. Mereka bahu-membahu bergantian menyampaikan pandangan mereka terhadap arah kebijakan Lindra saat ini.
Adapun aksi tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 Wib dengan aksi melingkar dengan lagu-lagu perjuangan mahasiswa, serta membaca sumpah dan janji perkumpulan aktivis dengan jas biru tersebut. Selanjutnya, aksi dilanjutkan dengan orasi bergantian dengan semangat meski ditengah teriknya matahari bulan Ramadhan.
Ketua PC PMII Tuban, Roviq Wahyudin mengungkapkan aksi tersebut memiliki tema mengevaluasi kinerja sang Bupati. Rekan-rekan mahasiswa tersebut memberikan banyak respon menohok atas kebijakan Bupati dari partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
“Yang pertama adalah pembelian kendaraan dinas ditengah-tengah efisiensi anggaran. Jelas hal ini tidak sesuai perundangan-undangan, seharusnya APBD digunakan untuk menyejahterakan rakyat,” tegas Roviq kepada awak media usai aksi demonstrasi berlangsung.
Roviq menyoroti betul pembelian kendaraan dinas untuk Bupati senilai Rp1,2 miliar tersebut. Menurutnya, alasan pembelian sesuai instruksi presiden (Inpres) merupakan alasan yang usang. Inpres itu sudah ada sejak tahun 2022 lalu.
“Pertanyaannya kenapa harus hari ini, padahal saat ini ditengah-tengah efisiensi anggaran. Hal ini yang semestinya perlu untuk di evaluasi kembali oleh Pemkab Tuban dan perlu dicantumkan alasan secara administratif seberapa penting pembelian ini dilakukan untuk masyarakat,” ungkapnya.
PMII juga menyoroti nasib tragis puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberhentikan secara misterius. Para aktivis menilai praktik pemecatan gaib ini melanggar etika birokrasi dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas ketidakpastian nasib para pegawai tersebut.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana Kabupaten Tuban masih menduduki nomor lima kabupaten termiskin se-Jawa Timur. Dengan pembangunan sebegitu megahnya oleh Bupati dan industri-industri besar yang hadir Tuban masih juga tak turun peringkat,” jelas pria berambut ikal tersebut.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pembangunan yang dinilai tak berkelanjutan. Serta, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan anak dari eks Bupati Tuban tahun 2001-2011 terkesan nihil.
“Di periode pertama Bapak Bupati memberi tagline ‘one village one product’ tapi sampai perhari ini masih juga tak berlaku. Bahkan diperiode kedua, Bupati memberikan keterangan akan memberdayakan UMKM, tapi apa yang diberdayakan? Sedangkan one village one product saja tidak berjalan,” katanya dengan nada gusar.
Para mahasiswa tersebut lagi-lagi tak ditemui oleh Mas Lindra. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan melakukan penaburan bunga sesajen dan blokade pintu masuk kantor sebagai bentuk rasa kecewa mereka karena tak pernah bertatap muka langsung.
“Kami tidak pernah ditemui oleh bapak Bupati sehingga pemimpin Tuban ada dan tidak ada, seperti hantu. Maka perlu disegel dan di keramatkan, karena mereka tak pernah membuka diri untuk berdiskusi dengan kami soal permasalahan-permasalahan disini,” tutupnya.
Menanggapi banyaknya PR yang diberikan oleh para aktivis PMII tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo mengaku sudah menerima tuntutan para mahasiswa tersebut. Nantinya, pihaknya akan membahas dengan tim.
“Soal pembelian mobil dinas baru milik Bupati itu kami belum tau, nanti kami cek di tim ya,” ujar Arif.
Disinggung mengenai program ‘one village one product’ yang dinilai belum ada hasil, ia menerangkan sudah dilakukan. Namun dilapangannya yang masih butuh penyesuaian-penyesuaian.
“Kalau kecamatan hampir semuanya sudah memiliki produk masing-masing,” tutupnya. (Hus/Tgb).
