TUBAN – Persoalan banjir kiriman yang kerap melanda wilayah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, kembali mendapat sorotan. Dua anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi dan Komisi V, Ali Maftuhi, meninjau langsung proyek normalisasi Kali Avour, untuk memastikan progres penanganan serta mendengar langsung keluhan masyarakat terdampak, Selasa (5/8/2025).
Kunjungan ini juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP, BBWS Bengawan Solo, serta unsur Forkopimda dan Forkopimca. Rombongan meninjau titik-titik rawan luapan air yang selama ini menjadi sumber kekhawatiran masyarakat, khususnya para petani.
Dalam dialog terbuka bersama warga dan perangkat desa, muncul sejumlah tuntutan strategis, antara lain percepatan penyelesaian normalisasi Kali Avour, pembangunan bendungan Karangnongko sebagai penyangga banjir, peningkatan sarana pertanian dan irigasi serta perlindungan petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Anggota DPR RI Komisi IV, Eko Wahyudi, menilai penanganan irigasi selama ini masih bersifat parsial dan tambal sulam. Ia menyebut pentingnya pendekatan sistematis dan menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Normalisasi tidak bisa berdiri sendiri. Selama ini hanya penanganan cepat tanpa menyentuh akar masalah. Perlu evaluasi menyeluruh agar hasilnya benar-benar berdampak permanen,” tegasnya.
Eko juga menyebut akan mendorong sinkronisasi anggaran lintas kementerian, terutama dengan Kementerian PUPR, agar proyek ini terintegrasi dengan pembangunan Waduk Jabung Ring Dike.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Ali Maftuhi mengakui, bahwa progres normalisasi baru mencapai tiga kilometer dari target sembilan kilometer. Ia mendorong percepatan, namun juga mengingatkan soal realitas teknis dan persaingan anggaran antar daerah.
“Kita bukan Tuhan, semua proses butuh perjuangan. Tapi saya optimis proyek ini bisa selesai sesuai target, asalkan ada komitmen semua pihak,” ujarnya.
Ali berharap program ini tidak berhenti sebagai proyek seremonial, melainkan memberi dampak nyata bagi petani yang selama ini rutin kehilangan hasil panen akibat banjir musiman.
Normalisasi Kali Avour harus menjadi awal dari reformasi menyeluruh tata kelola air dan pertanian di Tuban, bukan solusi jangka pendek yang berulang saban musim hujan. Warga tak hanya butuh peninjauan, tetapi juga jaminan bahwa kebijakan pusat hadir menyelesaikan, bukan sekadar mengamati. (Hus/Tgb).
