TUBAN – Pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) cabang Tuban periode 2025-2030 resmi dikukuhkan pada Rabu (4/6/2025). Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, di salah satu restoran ternama di Tuban.
Pengukuhan itu, dihadiri oleh hampir seluruh Kepala Desa (Kades) di Bumi Ranggalawe. Terlihat hanya seluruh Kades se-Kecamatan Senori yang tak hadir dalam acara pengukuhan yang berlangsung selama dua jam tersebut.
Adapun untuk Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PKDI Tuban adalah Suhadi yang saat ini juga menjabat sebagai Kades Sumberjo, Kecamatan Rengel. Dengan Sektretaris, Kades Karangagung, Kecamatan Palang, Aji Wiyoto, dan Bendahara oleh Kades Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Munir Maliki.
Suhadi mengatakan, pengukuhan itu bukan karena kepentingan politik maupun sekretariat, namun bertujuan untuk kesejahteraan rakyat melalui tangan-tangan kepala desa. Mereka bertanggung jawab akan hal itu.
“Alasan dibentuknya PKDI ini agar lebih independen, dan tidak terikat dengan siapapun, kami ini terafiliasi dengan rakyat,” tambah Suhadi dengan semangat yang berkobar.
Dengan adanya pengukuhan tersebut, pihaknya bersama-sama mendorong Pemkab Tuban agar bukan hanya fokus di pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saja. Tetapi juga agar Bantuan Keuangan Desa (BKD) juga dapat ditambahkan guna pemerataan pembangunan.
“Saya enggak tahu kenapa BKD ini tidak ada padahal di kabupaten lain seperti di Bojonegoro itu ada, dan jika tahun ini sudah di dok tidak ada BKD kami akan mendorong di tahun berikutnya,” katanya.
Pria yang dulunya aktivis HMI ini juga membandingkan kabupaten tetangga seperti Lamongan dan Bojonegoro yang sudah punya anggaran BKD. Dana itu tak dipatok nominalnya, tetapi tergantung dari kekuatan ekonomi kabupaten masing-masing.
“Di Bojonegoro minimal 800 juta, ada juga yang satu miliar bahkan ada yang dua miliar BKD-nya, saya menyayangkan hal itu kenapa tidak cair padahal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Saat disinggung mengenai pencairan ADD yang masih belum selesai sepenuhnya, Ketua MPC PKDI Tuban ini tak menyalahkan pihak pemangku kepentingan. Alasan lambannya proses pencairan itu menurutnya karena beberapa pihak pemdes masih terhalang administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di tahun lalu yang belum tuntas.
Terlepas dari semua itu, Suhadi tak tahu menahu kenapa semua Kades dari Kecamatan Senori tak hadir dalam acara pengukuhan. Dari total 20 kecamatan di kota tuak itu, hanya Kecamatan Senori lah yang tak terlihat satupun batang hidungnya. (Hus/Tgb).
