TUBAN – Penanganan banjir di Bumi Wali mendapat sorotan tajam dari pusat. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara blak-blakan menyentil lambatnya pergerakan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menanggulangi bencana banjir yang tak kunjung usai.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di markas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Jumat (6/3/2026), Gibran memberikan instruksi keras kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Ia meminta Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, bersama jajarannya untuk membuang jauh-jauh sikap lamban dan segera melakukan aksi nyata di lapangan.
Langkah turun gunung Wapres ini bukan tanpa alasan. Gibran menegaskan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai gerah dengan dampak banjir di Bumi Ranggalawe yang terus berulang dan melumpuhkan ekonomi warga.
Putra sulung Presiden RI ke-7 ini menegaskan, meski nihil korban jiwa, kerugian materiil warga Tuban adalah persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Wapres menyoroti lambatnya pemulihan fasilitas publik. Ia meminta sekolah dan tempat ibadah segera difungsikan kembali agar denyut nadi aktivitas warga kembali normal.
Satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah Jalan Penghubung Ngino–Sambongrejo. Gibran menginstruksikan perbaikan instan pada akses vital tersebut, lengkap dengan pembenahan sistem drainasenya agar logistik tak lumpuh.
“Pendataan rumah rusak jangan berbelit-belit. Segera selesaikan, cairkan bantuannya, dan bantu warga bersih-bersih,” tegas Gibran dalam rilis yang dibagikan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (6/3/2026).
Wapres juga mengingatkan ancaman kesehatan pascabanjir. Ia mewanti-wanti Pemkab Tuban dan Pemprov Jatim untuk siaga terhadap serangan penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, hingga hepatitis.
“BMKG, kita masih akan dilanda cuaca ekstrem sampai bulan Maret. Oleh sebab itu kita harus selalu siap dan waspada,” ungkapnya.
Untuk jangka panjang, Wapres menegaskan pentingnya upaya penanganan yang lebih terstruktur guna mencegah banjir kembali terjadi di wilayah Tuban. Langkah tersebut meliputi pembenahan tata kelola drainase serta normalisasi sungai.
“Perhatikan pengelolaan air dengan baik dan tingkatkan sistem drainase, serta lakukan pengerukan secara berkala pada sungai yang mengalami pendangkalan,” tandasnya.
Menanggapi instruksi “ngegas” dari Wapres, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui jika penanganan banjir di wilayah ini memang butuh napas panjang dan dukungan anggaran melalui skema multi-years.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tampak percaya diri melontarkan klaim bahwa urusan lapangan sudah beres. Di hadapan Wapres, ia menyebut penanganan darurat praktis telah tuntas dan hanya menyisakan persoalan normalisasi sungai yang belum kelar.
“Pada dasarnya semuanya sudah selesai, tinggal normalisasinya saja,” lapor Bupati yang akrab disapa Lindra tersebut.
Dalam rapat tersebut, Dirut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Indrieffouny Indra, menyatakan komitmennya untuk ikut pasang badan. Lewat program CSR dan langkah mitigasi lingkungan seperti reklamasi lahan, perusahaan plat merah ini berjanji menyokong pemulihan lingkungan dan kesehatan masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri jajaran elit mulai dari Plt. Seswapres Al Muktabar hingga para pucuk pimpinan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan BBPJN Jatim-Bali.
Di Kabupaten dengan 20 Kecamatan ini sendiri sering terjadi banjir di berbagai titik. Seperti di sekitar Kecamatan Rengel karena luapan sungai bengawan solo, di sekitar bantaran kali kening yang ada di Kecamatan Parengan, banjir di Kecamatan Widang dan Plumpang karena luapan kali avour, serta yang terbaru di Desa Ngino, Kecamatan Semanding dan juga di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban.
Masalah banjir kita sudah mencapai titik kronis. Alih-alih tuntas, ia justru menjadi siklus kerugian permanen. Setiap musim penghujan tiba, warga kembali dijadikan tumbal dari kegagalan tata kelola yang seakan tak pernah menemukan ujung pangkalnya.
Dengan sorotan tajam dari pemerintah pusat, penanganan banjir di Tuban kini tak lagi bisa berjalan setengah langkah. Instruksi Wapres menjadi sinyal kuat agar seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat, memastikan bencana yang berulang ini tidak lagi menjadi bayang-bayang bagi aktivitas dan perekonomian warga. (Hus/Tgb).
