TUBAN – Perum Bulog Subdivre Bojonegoro–Tuban–Lamongan kini harus gigit jari. Target serapan jagung di wilayah Bumi Wali nyaris tak bergerak karena petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak. Alasannya sederhana, harga mereka jauh lebih menggoda.
Dari target 29 ribu ton jagung yang ditetapkan tahun ini, Bulog baru mampu menyerap sekitar 320 ton saja. Angka itu bahkan belum menyentuh dua persen dari total target.
Di lapangan, petani menilai harga beli Bulog yang mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terlalu rendah dibandingkan harga pasar. Sementara tengkulak berani membeli dengan selisih ratusan rupiah per kilogram, selisih kecil di atas kertas, tapi sangat berarti bagi petani kecil.
“Kalau tengkulak berani beli Rp6.800 sampai Rp7.000 per kilo, sementara Bulog cuma Rp6.400, ya jelas kami pilih tengkulak. Siapa yang nggak mau untung lebih?” ujar Ali (40), petani asal Kecamatan Soko, Tuban, Jumat (10/10/2025).
Kepala Subdivre Bulog Bojonegoro–Tuban–Lamongan, Ferdinan Dharma Atmaja, mengakui kondisi ini memang menjadi tantangan berat. Pihaknya tak bisa keluar dari ketentuan harga resmi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“HPP jagung ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20 persen, dan Rp6.400 per kilogram untuk kadar air maksimal 14 persen. Kami wajib patuh pada regulasi,” jelas Ferdinan.
Menurutnya, Bulog tetap berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar tidak anjlok di pasaran. Namun di sisi lain, harga pasar yang melonjak tinggi membuat lembaga itu tak cukup kompetitif untuk menarik minat petani.
Bulog kini berusaha menempuh strategi pendekatan langsung ke kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sosialisasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), penyuluh pertanian lapangan, serta aparat kepolisian juga digencarkan untuk membangun kepercayaan.
“Kami tidak menyerah. Kami terus berusaha agar petani melihat Bulog bukan sekadar pembeli murah, tapi mitra yang menjaga kestabilan pangan nasional,” tegas Ferdinan.
Namun bagi petani, idealisme stabilitas harga tak cukup mengimbangi kebutuhan harian. Saat ongkos tanam, pupuk, dan tenaga kerja meningkat, mereka menilai harga yang diterapkan pemerintah belum realistis.
Situasi ini membuat Bulog berada di persimpangan dan terikat oleh aturan harga, namun dituntut harus memenuhi target serapan. Jika kondisi tak berubah, bukan hanya target serapan yang meleset, stabilitas pasokan jagung nasional pun bisa ikut terancam. (Hus/Tgb).
