TUBAN – Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban menolak disebut sebagai biang keladi mangkraknya obyek wisata desa setempat Sendang Gemuntur. Pokdarwis menilai tak jalannya obyek destinasi sendang di desa itu, karena sejak perencanaan pembangunannya sudah amburadul.
Ketua Pokdarwis Desa Senori, Ikhsan, menyatakan, pihaknya tak menerima jika dijadikan kambing hitam atas mangkraknya wisata tersebut.
Sebelumnya Kepala Desa Senori, Syaiful Munir, menuding Pokdaswis tak becus mengurus wisata yang dibangun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Indonesia (SIG) selama tiga tahun dengan total sekitar Rp615 juta tersebut. “Kalau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nya jalan, tapi saat setelah diserahkan Pokdarwis malah mangkrak,” katanya.
Sedangkan Ikhsan mengatakan, ia sebenarnya tidak ingin menjadi bagian dari pengurus tempat wisata yang menampilkan wahana bermain air itu. Namun, karena didesak ia akhirnya mengiyakan tawaran tersebut.
“Tapi yang aneh itu ya, Mas, saat minta Surat Keputusan (SK) kepengurusan Pokdarwis sampai saat ini kita belum dibuatkan, padahal sudah saya minta berkali-kali,” ujar Ikhsan saat ditemui di rumahnya pada Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, mangkraknya proyek wisata yang digadang-gadang sebagai penunjang ekonomi masyarakat sekitar itu dikarenakan perencanaan awalnya yang memang sudah amburadul. Bahkan, warga sekitar sebenarnya juga menolak adanya pembangunan wisata itu.
“Kami diserahi oleh Kades dan Ketua BUMDes untuk mengelola wisata tersebut tapi tanpa ada SK, Mas, jadi kami mengelola demi kemajuan wisata itu,” tambahnya.
Pria yang lahir di Kabupaten Lamongan ini mengungkapkan, wisata itu terus dipaksakan untuk dibuka, maka akan semakin banyak kerugian yang akan dialami. Hal itulah yang membuat wisata tersebut akhirnya ditutup.
“Saya menduga sepertinya malah ada permainan untuk menghambur-hamburkan anggaran di wisata tersebut, Mas,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Senori, Abdul Ghoni, juga tak tahu menahu soal detail pencairan dananya. Ia mengatakan, pencairan dana tersebut dilakukan dengan tiga tahap, yang mana ia hanya menerima tahapan pencairan dana terakhir senilai Rp90 juta.
“Tahapan awal itu belum ada BUMDes, jadi baru Forum Masyarakat Kokoh (FMK) saja, terus yang kedua Ketua BUMDes-nya bukan saya tapi masih yang lama, Ahmad Mabruri,” kata Ahmad Ghoni.
Pengucuran dana terakhir itu langsung disalurkan menuju ke Pokdarwis Desa setempat agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata itu lebih lanjut, seperti halnya melengkapi sarana dan prasarana, biaya sewa tanah, untuk persediaan food court dan lain sebagainya.
“Sekarang permasalahannya pokdarwis tidak dapat omset untuk mengelola untuk menutup sewa lahan dan warga sekitar yang punya tanah juga tidak mau biaya sewanya diperpanjang lagi, jadi ya terpaksa kita tutup saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Senior Manager of Communication & CSR PT SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, mengatakan, belum berani memberikan penjelasan resmi mengenai permasalahan yang ada di desa ring I semen itu. Yang pasti pihaknya akan mengevaluasi program-program FMK yang tidak berkelanjutan.
“Saya belum berani memberikan pernyataan resmi, karena itu program lama. Saya akan menggali informasi lebih jauh lagi,” pungkasnya saat ditemui di Pendapa Kridha Manunggal Tuban. (Hus/Tgb)
