TUBAN – Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban tahun 2026/2027 menghadapi kendala serius pada sektor pemenuhan kuota tingkat dasar. Pagu untuk jenjang SD masih jauh dari target yang ditetapkan, berbanding terbalik dengan tingkat SMP dan SMA yang justru kebanjiran pendaftar.
Sepinya peminat di kelas SD ini disinyalir karena ketidaksiapan orang tua melepas anak mereka yang masih usia dini ke sistem asrama. Akibatnya, jumlah murid baru di jenjang tersebut belum mampu memenuhi setengah dari daya tampung sekolah.
Pada tahun ajaran 2025/2026, SR di Bumi Wali sendiri telah menerima setidaknya 50 siswa yang terbagi menjadi dua Rombongan Belajar (Rombel). Dua rombel tersebut masing-masing mengisi kuota untuk jenjang SMP dan SMA.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A serta PMD) Tuban, Sugeng Purnomo mengungkapkan, dari target tiga rombel yang masing-masing berkapasitas 30 siswa, jenjang SD diperkirakan baru terisi 18 anak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang pendaftarnya melonjak hingga dua kali lipat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos terkait overload di jenjang SMP dan SMA. Apakah nanti seleksinya menggunakan sistem pemeringkatan desil atau mekanisme lain, kami masih menunggu petunjuk teknis,” ujar Sugeng.
Menurutnya, sepinya peminat pada jenjang SD dipicu oleh sistem asrama (boarding school) yang diterapkan Sekolah Rakyat. Banyak orang tua merasa keberatan melepas anak mereka yang masih berusia 7 hingga 8 tahun untuk tinggal di asrama.
“Anak usia SD dinilai terlalu dini untuk tinggal di asrama, sehingga orang tua berpikir ulang. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA, kami masih bisa memberikan pendekatan kepada orang tua,” beber mantan Camat Kerek ini.
Di sisi lain, antusiasme tinggi pada jenjang SMP dan SMA tidak lepas dari citra atau branding Sekolah Rakyat yang dinilai baik oleh masyarakat Kota Legen ini. Banyak keluarga kurang mampu yang berharap besar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan yang layak di sekolah tersebut.
Meski demikian, Sugeng menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengacu pada kriteria ketat dari Kemensos. Prioritas utama diberikan kepada calon siswa yang masuk dalam kategori desil satu dan desil dua. Namun, ruang tetap terbuka bagi warga non-desil yang memenuhi syarat khusus.
“Sistem penjangkauannya berbasis tingkat kesejahteraan, bukan seperti pendaftaran sekolah reguler. Untuk yang non-desil tetap bisa diakomodir jika ada anomali data, seperti belum tercatat, atau termasuk kategori kemiskinan baru yang belum tersurvei,” jelasnya.
Menyinggung soal kesiapan infrastruktur yang baru dibangun, pihaknya memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetap berjalan tepat waktu pada tahun ajaran baru ini, meskipun beberapa fasilitas fisik sekolah terpantau masih dalam tahap pembangunan.
“Nanti akan diterapkan zonasi area yang aman di lingkungan sekolah. Yang paling penting, ruang kelas untuk rombel yang sudah ditetapkan sudah siap digunakan,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
