TUBAN – Rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap puluhan anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) mendapat sorotan tajam dari para pekerja dan buruh. Alasan efisiensi anggaran yang digelorakan manajemen dinilai sangat kontradiktif dengan kondisi riil di lapangan.
Informasi yang dihimpun ronggo.id, wacana pengurangan tenaga kerja ini ditargetkan bakal mulai dieksekusi pada awal tahun 2027 mendatang. Departemen Security PT SBI berencana memangkas anggaran operasional dengan dua opsi pahit, mengurangi jumlah manpower (PHK) atau memotong gaji karyawan secara signifikan.
Isu pengurangan tenaga keamanan yang kini mengancam puluhan pekerja bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya, perusahaan telah memberhentikan lima Satpam pada tahun 2015 yang saat masih bernama PT Holcim Indonesia. Selain itu pada 1 Mei 2026 kemarin, perusahaan tersebut juga tidak memperpanjang kontrak empat personel K9 (Satpam dengan anjing pelacak).
Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT SBI, Shokiful Alfianto, dengan tegas menyatakan bahwa dalih efisiensi yang dipakai manajemen sama sekali tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.
“Alasan efisiensi itu sama sekali tidak masuk akal. Karena kondisi dilapangan kita lihat ramainya kendaraan bukti bahwa produktivitas sangat tinggi, bahkan baru-baru ini pabrik baru saja mengekspor beberapa ribu ton semen ke Amerika,” ungkap Shokiful saat dikonfirmasi ronggo.id, Senin (22/6/2026).
Disisi lain, apabila mengacu pada pemberitaan pada salah satu media online, laba anak perusahaan PT Semen Indonesia (SIG) Pabrik Tuban ini tahun 2025 lalu yang mencapai Rp658,7 miliar. Hal ini dinilai oleh Shokiful bahwa perusahaan tersebut masih sehat dan tak membutuhkan efisiensi.
Ia juga menyoroti nasib beberapa satpam yang kini digantung oleh kebijakan perusahaan. Menurutnya, jika rencana ini dipaksakan bergulir, maka dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan bakal menjadi hantaman keras bagi warga disana. Terlebih para satpam tersebut didominasi oleh warga ring satu.
Melihat situasi yang kian genting, serikat pekerja meminta komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Tuban agar tidak menjadi penonton atas potensi kemiskinan struktural warga lokal.
“Saya berharap SBI membatalkan dan mengurungkan niatnya. Tapi kalau sampai ini tetap terjadi, maka sudah seharusnya pemerintah juga turun tangan,” desak Shokiful.
Jika saluran diplomasi buntu dan perusahaan tetap bersikukuh mengetok palu kebijakan PHK maupun pemotongan upah, buruh menegaskan telah menutup rapat-rapat ruang kompromi. Barisan pekerja siap meluapkan perlawanan di jalanan demi mempertahankan hak hidup mereka.
“Jelas kita akan lawan. Kita akan menggelar demonstrasi besar-besaran, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya dengan nada berapi-api.
Sementara itu, Corporate Communication Reg 3 PT SBI Tuban, Ario Patra Nugraha, memilih tidak berkomentar banyak mengenai polemik yang terjadi. Upaya konfirmasi melalui dua kali pengiriman pesan singkat pada Senin (22/6/2026) hanya dibalas dengan jawaban yang masih mengambang.
“Ini lagi saya tanya-tanyakan,” jawab Ario Patra.
Hingga saat ini, perselisihan antara rencana efisiensi manajemen PT SBI dan tuntutan penolakan dari serikat pekerja masih menemui jalan buntu. Dengan posisi buruh yang telah menutup ruang kompromi, situasi ketenagakerjaan di ring satu pabrik semen di Kota Legen ini diprediksi akan terus memanas dalam beberapa waktu ke depan. (Hus/Tgb).
