TUBAN – Menyikapi jeritan warga Kelurahan Mondokan yang rumahnya retak akibat pembangunan Sekolah Rakyat (SR), anggota DPRD Kabupaten Tuban pasang badan. Badan legislatif ini menilai tuntutan warga bukanlah mengada-ada, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi pemilik proyek.
Sebelumnya, puluhan warga di Kelurahan Mondokan tepatnya di RT 04/RW 06 mengeluhkan pembangunan sekolah tersebut. Getaran akibat pemasangan tiang pancang membuat rumah-rumah mereka rusak. Selain itu kekhawatiran akan luapan sungai karena elevasi tanah SR yang lebih tinggi juga menghantui mereka.
Warga sekitar juga menyoroti persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Mereka bahkan menyurati langsung pemilik proyek, PT Waskita Karya dengan nomor surat; 06/SDL/RT04RW06/03-26. Dalam surat itu mereka terang-terangan meminta perusahaan plat merah itu untuk berbincang dengan warga soal dampak yang dirasakannya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tuban, Siswanto mengungkapkan permintaan warga akan kompensasi tersebut bukanlah merupakan permintaan yang mengada-ada. Selain kompensasi, warga juga mengharapkan sosialisasi terkait pembangunan tersebut.
“Hal itu sangat disayangkan oleh warga, masa ada kegiatan besar itu warga tidak dipamiti. Dulu tidak ada kegiatan apa-apa sekarang ada kegiatan seperti itu ya warga pasti kaget toh,” kata Siswanto saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (10/3/2026).
Meski begitu, pihaknya sangat mendukung program pemerintah terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, ia hanya menyoroti soal kebiasaan adat atau tata krama ketimuran yang tidak dilakukan oleh pihak kontraktor. Padahal pembangunan tersebut sangat berhimpitan dengan rumah-rumah warga.
“Kami menyayangkan pemerintah daerah tidak memfasilitasi untuk menyambungkan antara pihak kontraktor dan warga,” tegasnya.
Ia berharap kedepannya komunikasi tersebut dapat terbangun. Agar keluhan-keluhan warga dapat didengar langsung oleh pihak PT Waskita Karya selaku yang bertanggung jawab atas kerusakan rumah-rumah warga.
Disinggung mengenai nilai anggaran proyek tersebut pihaknya tak mengetahui pastinya. Namun, PT Waskita Karya sendiri saat ini menangani lima pembangunan Sekolah Rakyat yang tersebar di wilayah Jawa Timur dengan anggaran kurang lebih mencapai Rp1,2 triliun.
Mendapati hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A serta PMD) Tuban, Sugeng Purnomo menyampaikan nanti akan dilakukan sosialisasi dengan para warga di Kelurahan.
“Rencananya nanti akan ada sosialisasi terkait permasalahan tersebut, Mas, di Kelurahan setempat,” pungkas Sugeng dengan singkat. (Hus/Tgb).
