TUBAN – Puluhan warga Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban menggeruduk Kantor Desa setempat, mereka mempersoalkan dugaan minimnya transapansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan segera launching.
Warga juga menuding proses rekrutmen berjalan tertutup dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya warga ring 1 yang seharusnya menjadi prioritas utama. Kekecewaan memuncak setelah beredar informasi bahwa hanya segelintir warga ring 1 yang diterima bekerja.
Ketua RW setempat, Samsu, mengakui adanya gejolak tersebut. Ia menyebut keresahan warga sudah lama terpendam sebelum akhirnya meledak menjadi aksi terbuka.
“Warga kecewa. Dari ring 1 hanya sekitar lima orang yang diterima. Selain itu, proses rekrutmen juga dinilai tidak transparan sejak awal,” tegasnya.
Situasi ini pun langsung menjadi sorotan dan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Desakan terhadap pemerintah desa untuk bersikap tegas pun menguat.
Kepada Ronggo.id, Supervisor SPPG Rengel, Wati menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur dan koordinasi sejak awal. Namun pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan warga.
“Dari awal kami sudah berkoordinasi, mulai dari rekrutmen hingga penerimaan pekerja,” ujarnya singkat.
Tekanan warga akhirnya memaksa semua pihak duduk bersama. Kepala Desa Rengel, Mundlir, membenarkan adanya aksi tersebut dan menyebut persoalan telah diselesaikan melalui pertemuan darurat pada pagi hari.
“Sudah ada kesepakatan. Semua warga dari RW 8, ring 1 sampai 4 yang kemarin daftar dan interview, diterima semua sesuai keahlian dan tupoksinya,” ungkapnya.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah “penyelamatan situasi” setelah gelombang protes membesar. Pemdes bersama BPD, warga dan pihak pengelola MBG akhirnya menyetujui tuntutan warga.
“Semua sudah clear. Pihak pengelola MBG sudah oke, pemerintah desa yang memfasilitasi juga sudah oke. Tadi pagi jam 09.00 sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak,” imbuh Mudir.
Di sisi lain, pihak pengelola MBG juga mencoba meredam situasi dengan menjanjikan pemberdayaan masyarakat ke depan. Program tersebut disebut akan melibatkan UMKM lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Rengel, termasuk rencana kerja sama dalam pengelolaan sampah dan limbah. (Har/Tgb).
