TUBAN – Efektivitas pembangunan bronjong senilai Rp9,7 miliar di Kali Lowok, Kecamatan Montong, kini dipertanyakan. Alih-alih menjadi solusi tuntas, infrastruktur mahal ini terbukti belum mampu menjinakkan luapan sungai yang kembali merendam sejumlah wilayah di Desa Sumurgung saat intensitas hujan meninggi.
Aliran air bah itu sempat membuat rumah para warga di sekitar lokasi sungai mulai terendam pada Selasa (14/4/2026) kemarin. Luapan air tersebut berasal dari Desa Maindu dan Bringin, yang mana kedua desa itu memiliki medan yang terjal sehingga air langsung mengalir kesungai dan membuat debit air bertambah berkali-kali lipat.
Padahal pada akhir Desember 2025 lalu, Pemkab Tuban melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PRKP) telah membangun proyek bronjong dan cek dam di wilayah yang sering mengalami banjir tersebut. Proyek miliaran itu awalnya digadang-gadang mampu menyelesaikan masalah banjir yang sudah melanda sejak puluhan tahun lalu.
Kepala Desa Sumurgung, Ahmad Roziqin kala itu juga menyebut pembangunan proyek tersebut mampu menyelesaikan masalah di desanya dan juga desa-desa lainnya. Namun ungkapan itu seakan angin lalu. Meski proyek yang dimaksud telah terbangun, banjir tetap melanda dan membuat ladang milik warga hanyut terkena ganasnya air banjir.
‘’Proyek ini baru saja selesai, dan alhamdulillah saat hujan lebat kemarin, dampak positifnya sudah bisa dirasakan. Lahan pertanian tak lagi kebanjiran, dan rumah-rumah warga juga tidak lagi tergenang,’’ kata Ahmad Roziqin dulu, seperti yang dikutip dari salah satu media cetak di Bumi Wali.
Pendapatnya itu justru berbanding terbalik usai adanya bencana banjir kemarin. Menurutnya, adanya pembangunan bronjong tersebut hanya mampu meredam kuatnya arus banjir. “Memang proyek ini ditujukan untuk pengentasan banjir tapi jangan diartikan secara global, artinya pengentasan banjir ini mengurangi resiko dampaknya,” tegas Rozikin saat ditemui dikantornya, Kamis (15/4/2025).
Saat disinggung mengenai perbedaan dampak banjir antara sebelum dan sesudah adanya pembangunan bronjong, dia beralasan tak dapat membandingkan secara pasti. “Yang pasti adanya pembangunan itu, bisa mengurangi kekhawatiran warga saya soal dampak banjir,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan pemuda di Desa Sumurgung, Shobihul Ma’arif melontarkan kritik pedasnya kepada pemerintah desa. Menurutnya, Pemdes seolah mati kutu dan kehilangan taring dalam mencari solusi nyata bagi masalah yang sudah berurat akar ini.
“Kami sudah kirim surat permohonan audiensi untuk meminta pertanggungjawaban program pembangunan desa yang tidak memberikan dampak. Tapi sampai sekarang belum ada respons, padahal janjinya setelah libur Lebaran,” ungkap Arif dengan nada kecewa.
Kalangan pemuda menilai diperlukan langkah yang lebih sistematis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu gagasan yang diajukan adalah penataan atau normalisasi sungai sebagai jalur aliran air menuju kawasan permukiman.
“Selain itu, kami juga mendorong dibentuknya forum diskusi terbuka antara pemerintah desa dan warga guna merumuskan solusi bersama,” pungkas pria yang masih aktif di organisasi mahasiswa ini.
Jika hasil akhirnya hanya sekadar meredam, bukan menyelesaikan, maka proyek ini patut dipertanyakan sejak dari meja perencanaan. Anggaran miliaran rupiah seharusnya menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar ilusi rasa aman yang runtuh setiap kali hujan deras datang. (Hus/Tgb).
