TUBAN – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo seakan tak bisa berhenti membuat ulah. Kali ini, dapur tersebut diterpa kritik karena minimnya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Sebelumnya, dapur pemenuhan gizi itu tak pernah luput dari permasalahan. Tercatat pada bulan Juli 2025 lalu, dalam ompreng milik siswa SMK Tambakboyo dari SPPG tersebut terdapat ulat sayurnya. Selain itu, kasus berikutnya pada bulan Oktober 2025 lalu. Pada bulan itu justru ada delapan siswa yang harus dilarikan menuju puskesmas karena diduga keracunan.
Bahkan karena kasus keracunan itu, dapur yang letaknya berdekatan dengan Rumah Makan Putra Jaya ini sempat dihentikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan tersebut menunggu hingga investigasi internal selesai.
Dari latar belakang tersebut, nampaknya SPPG itu seakan tak pernah belajar dari masa lalunya. Kali ini perekrutan tenaga kerja lokal yang minim. Persentase pekerja lokal bahkan tidak sampai diangka 30 persen, padahal total pekerja disana setidaknya ada sekitar 47 pekerja.
Salah satu warga sekitar yang enggan disebut namanya merasa harus putus asa karena tak bisa bekerja di program nasional yang berada di desanya sendiri. Alasannya tak lain karena proses rekrutmen yang tertutup dan tidak transparan. Mereka terpaksa harus gigit jari dan menjadi penonton dari program itu.
“Padahal banyak yang ingin bekerja disana, Mas, tapi jawabannya selalu sudah penuh. Kami ini seperti tak dianggap padahal programnya ada di desa kami,” cetusnya dengan nada kesal kepada tim Ronggo.id.
Menurutnya hal ini terdapat kejanggalan serius dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya apa yang terjadi di SPPG Glondonggede bertolak belakang dengan tujuan awal Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Kalau memang ini program padat karya, harusnya wargo lokal menjadi prioritas. Bukan malah tersisih seperti sekarang ini, kita hanya jadi penonton saja,” tambahnya dengan nada tegas.
Warga lain juga menegaskan bahwa mereka tidak menuntut lebih, selain hak untuk dilibatkan di wilayahnya sendiri. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi yang terjadi.
“Kalau memang ini program untuk rakyat, jangan jadikan kami sekadar penonton. Kami butuh kerja, bukan janji. Jangan sampai program datang ke desa kami, tapi manfaatnya justru pergi ke luar,” ucap salah satu warga dengan nada kecewa.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Glondonggede, Muhammad Yasin menilai kondisi itu merupakan bentuk nyata ketidakadilan yang tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan sampai program ini hanya jadi formalitas dan laporan di atas kertas. Di lapangan, warga kami tidak mendapatkan porsi yang layak. Ini bukan sekadar kurang, tapi sudah mengarah pada pengabaian,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan secara terbuka siapa sebenarnya yang menikmati program tersebut. “Kalau ini untuk masyarakat, masyarakat yang mana? Jangan sampai program pemerintah justru dinikmati pihak luar, sementara warga lokal hanya kebagian dampak tanpa manfaat,” sindirnya keras.
Yasin mendesak kepada pihak berwenang untuk melakukan audit dan evaluasi yang menyeluruh terhadap dapur dari Yayasan Hasari Peduli Kasih ini. Khususnya terkait proses rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tertutup dan berpotensi menimbulkan kecurigaan.
“Harus dibuka secara terang. Siapa yang direkrut, dari mana asalnya, dan bagaimana prosesnya. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat bisa runtuh,” tambahnya.
Mendapati adanya gejolak itu, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hasari Peduli Kasih melalui Fara Ilham Nur Fadillah menyatakan bahwa rekrutmen tenaga kerja sepenuhnya menjadi kewenangan mitra pelaksana. Ia mengaku tidak terlibat dalam proses tersebut.
“Rekrutmen itu ranah mitra. Saat saya masuk, semua posisi sudah terisi,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Komandan Rayon Militer Tambakboyo, Kapten Arm. Teguh Hariwibowo, menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas melakukan pendampingan. “Kita hanya pendampingan, masalah pekerjaan bukan kewenangan Koramil,” tutupnya. (Har/Tgb).
