TUBAN – Gelombang tudingan miring menerpa aksi damai yang baru saja digelar di Kabupaten Tuban. Gerakan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu itu diterpa isu miring mulai dari tuduhan aksi pesanan yang ditunggangi oknum tertentu, hingga rumor mobilisasi paksa terhadap karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan keluarganya demi memenuhi kuota massa.
Sebelumnya, para warganet di berbagai platform media sosial menyinggung aksi tersebut bukanlah berasal dari hati nurani para peserta aksi. Melainkan, adanya dugaan oknum yang membiayai jalannya aksi pro-MBG di depan kantor DPRD setempat, Jumat (26/6/2026).
Anggapan warganet itu muncul lantaran viralnya tangkapan layar yang menunjukkan salah satu orang yang menamakan peserta demo pamer uang yang diterimanya. Dalam foto itu, ia nampak memamerkan uang pecahan Rp50.000 sebanyak enam lembar.
Meski foto tersebut langsung diklarifikasi, warganet masih menduga kuat bahwa aksi damai itu dibiayai oleh oknum yang berkepentingan. Mereka menilai adanya klarifikasi yang diberikan justru memperkuat dugaan-dugaan mereka.
Menanggapi adanya spekulasi liar di berbagai platform media tersebut, Koordinator Aksi, Kurniawan langsung angkat bicara dan menepis keras seluruh tudingan tersebut. Ia menegaskan gerakan yang mereka bangun tidak dibiayai atau disetir oleh kepentingan politik mana pun.
“Dugaan (ditunggangi) tersebut tidak benar, Mas. Kita melakukan aksi murni dari hasil kajian dan konsolidasi bersama teman-teman koordinator,” cetus Kurniawan.
Terkait sentimen negatif dan cibiran yang telanjur menggelinding di tengah masyarakat, Kurniawan menyatakan bahwa pihak koordinator tidak ambil pusing. Sejak awal, pihaknya sudah siap berhadapan dengan risiko pro-kontra di ruang publik demi menyuarakan aspirasi.
“Sudah kita pikirkan sedari awal sebelum melakukan aksi damai hari ini. Pasti akan ada pro-kontra, dan itu tidak menjadi masalah bagi gerakan kami. Itu adalah bagian dari konsekuensi gerakan dalam menyuarakan aspirasi di ruang publik,” tegasnya dengan nada optimistis.
Bukan hanya soal tudingan ditunggangi, tensi isu semakin memanas setelah muncul laporan bahwa karyawan SPPG diduga ikut dikerahkan secara struktural. Informasi yang beredar menyebut pekerja bahkan diminta membawa anggota keluarga mereka untuk turun ke jalan.
Ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatan korporasi atau SPPG dalam aksi ini, Kurniawan menyatakan secara tegas bahwa hal tersebut di luar dari agenda resmi mereka.
“Kami tidak tahu soal itu, karena tidak ada keputusan hal tersebut dalam hasil kajian kami,” bantahnya.
Kurniawan mengklaim bahwa komposisi massa yang turun ke jalan murni merupakan representasi dari masyarakat kelas pekerja dan sektor riil yang terdampak langsung, bukan massa bayaran atau hasil mobilisasi korporasi.
“Massa dari kalangan petani, pedagang, UMKM, peternak, dan ada juga dari anak-anak kalangan tersebut (karyawan SPPG, red),” pungkasnya. (Hus/Tgb).
