TUBAN – Molornya proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban memicu kritik pedas dari kalangan legislatif. Proyek raksasa yang digarap oleh PT Waskita Karya tersebut belum juga rampung, meski tenggat waktu pengerjaan telah resmi terlewati pada 20 Juni 2026.
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI, proyek SR di Tuban Bumi Wali bukan merupakan proyek tunggal. Pengerjaannya ternyata terintegrasi dalam satu paket wilayah yang mencakup lima kabupaten/kota sekaligus, yaitu Tuban, Jombang, Gresik, Surabaya, dan Sampang.
Untuk mendanai mega proyek tersebut, pemerintah tidak main-main dalam mengalokasikan dana. Anggaran yang digelontorkan untuk menyukseskan pembangunan sekolah berbasis asrama ini terbilang sangat fantastis, yakni mencapai Rp1,18 triliun.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A serta PMD) Tuban, Sugeng Purnomo mengatakan target selesai pada 20 Juni ini merupakan target yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Targetnya memang tanggal 20 Juni 2026 sudah selesai. Untuk perkembangan teknis terbaru bisa dikomunikasikan dengan pihak pelaksana, yaitu PT Waskita Karya,” ujar Sugeng saat dikonfirmasi.
Kompleks Sekolah Rakyat Tuban ini nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa. Tidak hanya menyediakan gedung sekolah utama, kawasan terpadu tersebut juga bakal dilengkapi dengan fasilitas asrama serta berbagai sarana pendukung pendidikan lainnya.
“Untuk mengatasi belum rampungnya pembangunan, kegiatan belajar mengajar ini nantinya diterapkan zonasi area yang aman untuk lingkungan sekolah. Sisanya masih terus dikejar,” katanya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto meminta agar pemerintah tidak terburu-buru mengoperasikan gedung apabila fasilitasnya belum siap seutuhnya demi keselamatan para siswa.
“Kalau memang belum layak, jangan dipaksakan. Kasihan siswa dan wali murid. Pasti muncul rasa waswas kalau anak-anak dipaksa belajar di dalam bangunan yang belum seratus persen rampung,” ungkapnya.
Disinggung mengenai keterlambatan, Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tinggal di sekitar lokasi proyek ini mengaku tidak terkejut. Sejak awal, ia memang meragukan proyek ambisius tersebut bisa selesai tepat waktu melihat sempitnya durasi pengerjaan.
“Saya sejak awal sudah pesimis proyek ini bisa selesai 20 Juni. Waktu pengerjaannya sangat singkat, hanya sekitar dua setengah bulan untuk anggaran di atas Rp200 miliar. Menurut saya itu hampir mustahil,” ungkap Siswanto.
Ia menilai sikap optimistis yang sempat dipamerkan pihak kontraktor terlalu berlebihan. Ia bahkan memperingatkan, jika proyek ini dipaksakan selesai buru-buru, mutu dari infrastruktur pendidikan tersebut justru patut dipertanyakan.
”Menurut saya terlalu percaya diri. Kalaupun dipaksakan selesai tepat waktu, kualitas bangunannya sangat disangsikan,” tegasnya.
Masalah proyek Sekolah Rakyat tidak berhenti pada urusan fisik bangunan. DPRD Kota Legen ini mencatat adanya keluhan dari warga sekitar terdampak proyek. Saluran air warga dilaporkan rusak akibat lalu lalang aktivitas pembangunan dan belum diperbaiki oleh pihak kontraktor.
Selain itu, komitmen bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembenahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk pos keamanan di wilayah RT 04 RW 06, hingga kini belum juga direalisasikan oleh PT Waskita Karya.
“Kami masih punya PR mendampingi warga. Ada saluran air yang rusak belum dibenahi, dan janji CSR untuk fasilitas umum juga belum ada realisasinya,” tambahnya.
Kendati demikian, Siswanto mengakui bahwa ruang gerak wakil rakyat di daerah dalam mengawasi proyek ini cukup terbatas. Hal ini dikarenakan pendanaan Sekolah Rakyat bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari APBD kabupaten.
“Karena ini proyek pusat (APBN, red), fungsi pengawasan kami di tingkat daerah tidak bisa sepenuhnya penuh,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Tuban PT Waskita Karya, Agus Saputra enggan memberikan komentar apapun terkait molornya proyek pembangunan sekolah. (Hus/Tgb).
