TUBAN – Pencairan insentif ratusan guru PAUD di Kabupaten Tuban yang tertahan hingga delapan bulan memicu sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik, Riza Shalihudin Habibi. Tokoh yang akrab disapa Gus Riza ini mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bumi Wali untuk segera mencairkan hak para tenaga pendidik tersebut.
Sebelumnya, sejumlah pendidik anak usia dini di Kecamatan Semanding dan Montong mengeluhkan insentif senilai Rp300 ribu yang tak kunjung cair dari Januari lalu. Meski nominalnya tak seberapa, namun para guru sangat terbantu dengan hal itu.
Selain itu, para tenaga pendidik itu juga mempertanyakan janji Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky kala itu di Pendopo Kridha Manunggal pada 2024 lalu. Namun, janji itu seolah menjadi angin lalu yang tak pernah terealisasi.
Menanggapi hal itu Riza Shalihudin Habibi menyoroti tajam mandeknya insentif tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Riza ini menilai Pemkab dan DPRD Tuban harus bertanggung jawab di balik keterlambatan tersebut. Sementara para guru terus dituntut mengabdi dalam ketidakpastian.
“Janji kemerdekaan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ironis sekali ketika di lapangan hak guru non-PNS justru terus-terusan ditunda,” tegas Gus Riza saat dihubungi pada Senin (24/8/2026).
Menurutnya, arah kebijakan nasional dan daerah saat ini seolah hilang fokus. Isu-isu populer seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan koperasi digembar-gemborkan, namun kesejahteraan dasar pendidik justru dikesampingkan.
“Sebagus apa pun program pembangunan yang digadang-gadang, fondasi negara ini bakal roboh kalau sektor pendidikannya tak tertata. Pendidikan yang kuat tak akan pernah lahir dari perut guru yang lapar dan kesejahteraan yang diabaikan,” cetusnya.
Kondisi ini terasa kian menyengat di tengah ambisi Kota Legen ini yang tengah bersolek menjadi kota industri berskala besar. Narasi megah menuju ‘Indonesia Emas’ dinilai cuma omong kosong belaka jika insentif pengajar di Bumi Wali saja harus mengendap sampai delapan bulan.
Pria yang juga sebagai pengasuh yayasan Ashomadiyah Tuban ini mendesak Mas Lindra dan legislatif segera turun tangan mengambil tindakan konkret sebelum gelombang amarah masyarakat memuncak.
“Negara ini sudah terlanjur berutang besar pada pengorbanan para guru. Jangan ada lagi alasan, hak mereka harus segera dicairkan,” pungkasnya tegas. (Hus/Tgb).
