TUBAN – Gelombang ketidakpuasan terhadap kondisi nasional mulai menjalar ke daerah. Di Kabupaten Tuban, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung ini memutuskan turun ke jalan, mereka menilai kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Massa yang merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini kompak menggeruduk Gedung DPRD Tuban, Kamis (18/6/2026). Kedatangan mereka tak lain untuk menyuarakan tuntutan krusial yang dinilai menjepit hajat hidup masyarakat kecil.
Pantauan di lapangan, aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Mahasiswa mengawali pergerakan dengan menggelar orasi bergantian di Bundaran Patung Letda Sucipto. Di bawah sengatan terik matahari, massa yang dipimpin koordinator aksi, Rofiq Wahyudin serta rekan-rekan lain bergantian melontarkan kritik pedas sebelum bergeser kedepan gedung dewan.
Dalam aksinya para kaum aktivis dari ketiga bendera yang berbeda ini menyoroti lima isu utama, yakni;
- Evaluasi Total Makan Bergizi Gratis (MBG): Mendesak pemurnian anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar tidak tergerus program baru.
- RUU Perampasan Aset: Menuntut agar regulasi ini segera disahkan demi pemberantasan korupsi.
- Transparansi KDMP: Mendesak kejelasan cetak biru mitigasi risiko gagal usaha pada program KDMP agar tidak menjadi beban APBDes.
- Revisi UU POLRI: Menolak perluasan kewenangan institusi kepolisian yang dianggap berlebihan.
- Kendali Inflasi: Menuntut strategi konkret pemerintah dalam mengendalikan harga-harga akibat dampak kenaikan BBM.
Ketegangan sempat meningkat saat massa menggelar aksi teatrikal dengan membakar spanduk di depan gerbang legislatif. Kepulan asap hitam menjadi simbol kekecewaan mendalam atas mandegnya keadilan sosial.
“Kami mempertanyakan, apakah program-program ini murni kebutuhan rakyat atau justru kepentingan elite pemerintah? Kami menilai presiden saat ini kurang memahami apa yang menjerit di bawah, bahkan terkesan mengkhianati konstitusi,” cetus Rofiq yang kini menjabat sebagai Ketua PMII Tuban di hadapan awak media.
Ia menegaskan, kelima poin tuntutan ini wajib direspons cepat oleh pemerintah pusat dan DPR RI jika masih peduli pada kesejahteraan rakyat di daerah.
Tak hanya masalah nasional, para ketua organisasi mahasiswa yang turun ke jalan juga sedikit menyentil carut-marut tata kelola program lokal di Bumi Wali, terutama terkait sektor pendidikan.
Ketua GMNI Tuban, Ainur Rohman, mengkritik keras konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, program tersebut sejak awal salah arah karena memaksakan konsep ekonomi dari atas ke bawah (top-down).
“Konsep pembangunan ekonomi yang sehat itu seharusnya dimulai dari bawah, menyentuh fondasi masyarakat desa dulu, bukan malah dipaksakan dari atas seperti yang terjadi pada KDMP ini,” tegas Ainur.
Bukan cuma soal ekonomi desa, Ainur juga menyayangkan sikap pemerintah yang kurang sensitif terhadap masa depan generasi muda.
“Di Indonesia ini masih ada puluhan ribu anak yang putus sekolah. Hal-hal krusial yang menyangkut hajat hidup pendidikan seperti inilah yang mutlak harus diprioritaskan,” tambahnya memprotes.
Senada dengan kawan sejawatnya, Ketua IMM Tuban, Prastyo, ikut menyuarakan rapor merah sektor pendidikan. Ia menilai pembenahan kualitas pendidikan tidak bisa hanya bersandar pada instruksi pemerintah pusat, melainkan harus dijemput bola oleh kebijakan pemerintah daerah.
“Kalau Pemkab Tuban benar-benar punya niat baik untuk membenahi diri, seharusnya mereka bisa lebih fokus dan serius memperbaiki sektor pendidikan kita,” sindir Prastyo.
Ia menambahkan, sejauh ini langkah yang diambil Pemkab Bumi Ronggolawe terkesan setengah hati. Pemerintah dinilai belum mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok yang sulit diakses, sehingga ketimpangan fasilitas dan mutu pendidikan di Kota Legen ini kian kentara dan mendesak untuk segera dirombak total.
Aspirasi mahasiswa ini akhirnya menemui titik terang saat pimpinan dewan keluar menemui massa. Wakil Ketua I DPRD Tuban, Miyadi, mengapresiasi gerakan moral yang dimotori oleh gabungan organisasi mahasiswa Tuban tersebut. Bagi politikus senior ini, aksi jalanan adalah indikator bahwa iklim demokrasi di Bumi Wali masih sangat sehat.
“Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa yang konsisten menjadi penyambung lidah masyarakat. Ini adalah wajah demokrasi yang hidup di Tuban,” kata Miyadi.
Kendati seluruh poin yang digugat mahasiswa murni merupakan wilayah kebijakan nasional (pemerintah pusat), Miyadi menegaskan komitmennya bahwa DPRD Tuban tidak akan tinggal diam. Pihaknya berjanji akan mengawal dan meneruskan surat tuntutan tersebut ke Jakarta.
“Tuntutannya memang ranah pusat, tapi sebagai wakil rakyat di daerah, kami berkomitmen penuh untuk menjembatani dan meneruskan aspirasi kawan-mangan mahasiswa ini ke lembaga dan kementerian yang berwenang di tingkat pusat,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
