TUBAN – Sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Klutuk, Kecamatan Tambakboyo berakhir mubazir setelah mayoritas siswa enggan menyantap menu yang dinilai tidak menggugah selera. Kondisi ini memicu kritik pedas dari wali murid yang menuding program tersebut hanya sekadar formalitas distribusi tanpa menjaga kualitas rasa.
Menu tersebut dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kasih Harum Bersinar yang terletak di Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo ini. Dari informasi yang dihimpun, dapur itu sendiri saat ini baru mendistribusikan setidaknya 445 porsi kepada para siswa-siswi.
Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan yang ironis. Di atas meja belajar, tersaji menu standar berupa nasi putih, omelet, tumis kangkung, tempe, dan susu kemasan. Secara administratif, menu ini mungkin sudah bisa dibilang centang hijau, namun bagi para siswa, sajian tersebut jauh dari kata selera.
“Banyak anak yang tidak menghabiskan makanannya. Katanya tidak selera. Kami jadi saksi, ini anggarannya benar-benar terserap untuk kualitas rasa atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban distribusi?,” keluh salah satu wali murid dengan nada kecewa, Rabu (22/4/2026).
Para orang tua murid turut mendesak pengelola dapur untuk meningkatkan cita rasa masakan yang disajikan. Selain itu, mereka menekankan pentingnya penggunaan bahan baku yang lebih berkualitas guna menjamin standar gizi yang optimal pada setiap porsi makanan.
Pihak penyedia jasa, SPPG Yayasan Kasih Harum Bersinar, tak menampik adanya kendala. Kepala SPPG, Mochammad Wahyu, berkilah bahwa secara teknis takaran nutrisi sudah terpenuhi.
“Untuk menu SPPG Sawir memang ada kendala di dapur. Tapi untuk menu awal, kami pastikan sudah sesuai dengan hitungan gramasi,” dalihnya.
Kekecewaan para siswa ini merembet hingga ke telinga Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Tuban, Budiono. Ia menilai ada kebuntuan komunikasi dan lemahnya kontrol dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang seharusnya memberi manfaat nyata bagi pelajar.
“Kami diminta mengawasi, tapi keluhan di bawah malah tidak direspons. Ini soal komitmen. Jangan sampai program MBG ini hanya terlihat cantik di laporan meja kantor, tapi realitanya di lapangan amburadul,” tegas Budiono.
Sedangkan untuk koordinator SPPG Kabupaten Tuban, Aulia Rizqi belum memberikan tanggapan apapun terkait permasalahan itu. Hal ini dinilai menimbulkan kesan tak siapnya menghadapi kritikan publik.
Kasus di SD Klutuk menjadi “alarm” keras bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Jika orientasi program hanya sebatas menyalurkan paket tanpa memperhatikan aspek kualitas dan selera siswa, maka tujuan besar untuk meningkatkan gizi anak bisa dipastikan gagal total.
Kini, publik menunggu langkah nyata. Apakah menu MBG akan dievaluasi agar lebih “nyambung” dengan lidah anak-anak, atau tetap bertahan dengan menu hambar yang hanya berujung pada tumpukan sisa makanan. (Har/Tgb).
