TUBAN — Transformasi digital tak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga memaksa pemerintah mengubah pola komunikasi dengan publik. Jika dahulu fungsi humas identik dengan dokumentasi kegiatan dan penyebaran siaran pers, kini aparatur pemerintah dituntut mampu menjadi kreator konten yang aktif membangun citra dan kepercayaan publik di ruang digital, Senin (8/6/2026).
Kesadaran itu mendorong Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan Government Branding dan Digital Public Relations bertema “Membangun Visual Communication Content untuk Government Branding”. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Assessment and Development Center Tuban tersebut diikuti 52 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Tuban.
Pelatihan dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Tuban, Agus Heru Purnomo, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakannya, Agus menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dan komunikasi pemerintah. Publik kini menghendaki informasi yang cepat, mudah dipahami, serta disajikan melalui berbagai platform digital yang akrab dengan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, peran kehumasan pemerintah tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi. Aparatur dituntut mampu mengolah pesan publik menjadi konten yang menarik, edukatif, dan relevan agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Setiap perangkat daerah memiliki program dan inovasi yang baik. Tugas kita adalah memastikan informasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan memanfaatkan berbagai platform digital yang tersedia,” kata Agus membacakan sambutan Sekda Tuban.
Menurutnya, komunikasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Berbagai program, inovasi, kebijakan, maupun layanan publik tidak akan memberikan dampak optimal apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan manfaatnya.
Arahan tersebut sejalan dengan visi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, yang mendorong seluruh OPD lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Publikasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap administrasi pemerintahan, melainkan bagian dari strategi membangun citra institusi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas Kabupaten Tuban.
Materi yang diberikan mencakup komunikasi publik pemerintah, strategi publikasi digital, pengelolaan media sosial instansi, teknik penulisan berita, hingga penguatan branding pemerintah melalui konten yang berkualitas.
“Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang komunikasi digital,” ujarnya.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban yang disampaikan Dadang Budi Setiawan dan Ahmad Sofiudin Latif. Selain teori komunikasi publik, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan media digital yang efektif dan sesuai karakter audiens.
Selanjutnya, pada hari kedua hingga keempat, peserta akan memperoleh pendampingan teknis dari Campus Digital Semarang. Berbagai materi praktis disiapkan, mulai dari desain konten visual, optimalisasi platform digital, teknik produksi konten, hingga strategi membangun identitas organisasi di tengah persaingan informasi yang semakin ketat.
“Pada tahap akhir, seluruh peserta akan mengikuti sertifikasi uji kompetensi untuk memastikan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan, agar dapat diterapkan secara nyata dalam mendukung tugas kehumasan di masing-masing instansi,” tambahnya.
Agus berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami komunikasi publik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, ke depan setiap OPD dan kecamatan perlu memiliki personel yang mampu mengelola komunikasi digital secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan.
“Dengan demikian, informasi pembangunan dan pelayanan publik dapat tersampaikan secara lebih luas, cepat, dan efektif, sekaligus memperkuat branding Kabupaten Tuban di era digital,” katanya.
Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat, kemampuan pemerintah mengelola komunikasi digital kini menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Humas pemerintah tidak lagi sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai pengelola narasi dan wajah institusi di ruang publik digital. (Jun/Tgb).
