– Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terus menjadi polemik dikalangan masyarakat luas, karena dianggap bakal mempersulit dalam pengurusan administrasi publik.

Regulasi yang ditandatangani Presiden pada 6 Januari lalu itu menyebutkan, pemohon layanan publik tertentu harus sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Ndari Cahyaningsih mengatakan, jika kewajiban kepesertaan jaminan sosial bukan sesuatu yang baru, sebab jauh sebelum diterbitkan Inpres No 1 Tahun 2022, terlebih dahulu telah ditegaskan melalui UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS No 24 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Pengenaan Sanksi Administratif.

“Hadirnya Inpres No 1 Tahun 2022 adalah langkah strategis untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa kepesertaan JKN-KIS merupakan hal yang wajib,” terang Ndari kepada , Selasa (1/3/2022).

Menurut Ndari, Saat ini Lebih dari 86 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta BPJS dan telah merasakan manfaatnya. Sedangkan untuk capaian kepesertaan di Tuban hingga Desember 2021 mencapai 69,64 persen baik yang dibiayai pemerintah maupun yang mandiri.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi kesehatannya, Pemerintah mengamanatkan 30 Kementrian/Lembaga untuk mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan.

“Sekali lagi bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat, kedepannya Inpres tersebut juga akan meningkatkan akses dan kualitas layanan, kualitas data dan validitas data kepesertaan,” ujarnya.

Adapun layanan publik yang mensyaratkan bagi pemohon sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan diantaranya, Pembuatan Pasport, Ibadah Haji dan Umrah, Jual Beli Tanah, Permohonan SIM, STNK dan SKCK, Izin Usaha dan Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ikuti Berita dan Artikel terbaru Ronggo.id di GOOGLE NEWS