TUBAN – Ratusan warga Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban menggeruduk kantor Balai Desa setempat, Kamis (18/12/2025). Kedatangan massa ini bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pengelolaan dana Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang dinilai tertutup selama beberapa tahun terakhir.
Proses mediasi di balai desa berlangsung dalam suasana tegang. Adu argumen keras terjadi antara perwakilan warga dan perangkat desa, sehingga aparat Polsek Plumpang harus melakukan pengamanan ketat untuk mencegah potensi gangguan keamanan.
Hingga hari menjelang maghrib, mediasi yang sempat molor karena guyuran hujan itu masih juga tak temui titik terangnya. Hal itu membuat para warga meminta untuk segera menjadwalkan ulang mediasi dilain hari.
Perwakilan warga, Lis Sunaryo, mengungkapkan bahwa polemik ini bermula dari adanya pertemuan tertutup atau ‘rapat gelap’ pada tahun 2022 lalu. Menurutnya, rapat tersebut hanya dihadiri oleh 10 orang tanpa melibatkan masyarakat luas, sehingga memicu kecurigaan warga.
“Sejak rapat tahun 2022 itu, laporan keuangan dan pertanggungjawaban dana HIPPA tidak pernah jelas. Setiap tahun dijalankan, tapi warga tidak tahu berapa nilainya dan ke mana alirannya,” ujar Lis Sunaryo kepada awak media.
Karena tidak ada titik temu dalam pertemuan sore tadi, warga meminta agar mediasi dijadwalkan ulang. Mereka mendesak pihak desa untuk membuka seluruh data secara transparan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
Di sisi lain, Plt Kepala Desa Kesamben, Nugroho Priyo Susilo, menyatakan bahwa pertemuan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mendudukkan perkara antara pengelola HIPPA dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Meski sempat memanas, Nugroho mengklaim sudah mulai ada titik terang dalam komunikasi antar pihak. Ia berharap penataan administrasi ke depan bisa lebih baik agar tidak merugikan para petani.
“Kami ingin masalah ini segera selesai. Harapannya administrasi ditata ulang dengan baik supaya kesejahteraan petani di Kesamben bisa benar-benar terjamin,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
