TUBAN – Pihak penyedia layanan travel yang digunakan SMP Negeri 1 Tuban untuk kegiatan Outdoor Learning (ODL) di Bali, merasa dirugikan oleh batalnya program tersebut. Mereka harus tombok puluhan juta rupiah akibat pembatalan itu.
Salah satu staf travel Pranata Wisata mengatakan, pihaknya memang mematok tarif pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp25 juta. Dari total jumlah DP itu, pihaknya bahkan harus tombok akibat pembatalan dua kali yang dilakukan pihak sekolah.
Sedangkan rinciannya, sebanyak Rp8 juta untuk pembatalan bis yang telah disepakati sebelumnya, Rp12 juta untuk hotel maupun penginapan, dan sebanyak Rp5 juta untuk catering.
“Kita pada bulan Oktober dulu dipanggil pihak sekolah, dan di Februari kemarin dibatalkan, kemudian direncanakan akan dilakukan lagi di bulan Juni tetapi dibatalkan lagi,” katanya.
Pihaknya bahkan ikut mengganti uang muka yang seharusnya dibebankan ke pihak sekolah. Mereka rela merugi hingga puluhan juta, agar tak muncul polemik pemotongan dana yang sebelumnya sudah diprediksi olehnya.
“Kalau kami sendiri sangat menjaga kualitas travel kita, mulai dari kendaraan yang harus uji KIR, RAM check, bahkan Kartu Pengawasan (KPS), dan tes kesehatan supir kami lakukan juga,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Komite SMPN 1 Tuban, Luqman, mengatakan, pemotongan uang pembayaran kegiatan ODL sebagai uang muka itu hal yang wajar. Tetapi untuk data detail mengenai berapa pemotongan itu, ia menyuruh untuk bertanya kepada pihak travel.
“Sekolah tidak mempunyai hak untuk memberikan data detailnya terkait potongan, itu harus ditanyakan langsung ke pihak travelnya,” tegas Luqman saat dikonfirmasi berasa di sekolah beberapa waktu lalu.
Sejumlah orang tua siswa menyatakan, komite dan pihak sekolah tak seharusnya lempar tanggung jawab kepada biro travel. Justru yang seharusnya menjelaskan adalah panitia sekolah, dan komite karena travel hanya rekanan yang tak memiliki hubungan langsung dengan orang tua siswa.
“Panitianya kan sekolah yang diketahui oleh komite, yang seharusnya menjelaskan ya mereka. Jangan saling lempar tanggung jawab lah,” kata sejumlah wali murid yang menolak disebut namanya.
Diungkapkan, orang tua membayar biaya ODL ke panitia sekolah, sehingga yang tahu rinciannya adalah panitia. Melihat tidak terbukanya panitia sekolah dan komite, mengakibatkan wali murid pada curiga.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, mengatakan pihaknya memerintahkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tuban, Umi Rindiyah, untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Program itu bukan dari kita kan, tapi dari pihak sekolah dan komite,” kata Rakhmat saat ditemui di kantornya, Jumat (20/6/2025).
Saat disinggung mengenai munculnya surat edaran yang tak memperbolehkan adanya kegiatan ODL, Rakhmat mengatakan, kegiatan seperti itu dapat membebani orang tua. Jangan sampai adanya kegiatan diluar sekolah, dapat mengganggu aktivitas belajar kedepannya.
“Adanya dua masalah di SMP 1 akhir-akhir ini jelas menjadi evaluasi bagi kita,” kata Rakhmat. (Hus/Tgb).
