TUBAN – Pemerintah Kabupaten Tuban secara resmi memberikan sinyal hijau terkait peningkatan kesejahteraan bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyusul kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kini menjadi angin segar bagi para aparatur di lingkungan Bumi Wali.
Kabar gembira tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Pria yang akrab disapa Lindra itu menegaskan bahwa peningkatan pendapatan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk apresiasi sekaligus stimulus agar produktivitas kerja semakin memuncak.
Namun, kesejahteraan yang naik kelas ini diikuti oleh tanggung jawab yang tidak ringan. Lindra menekankan pentingnya keseimbangan antara apa yang diterima pegawai dengan output layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Tuban di akar rumput.
Penegasan itu meluncur saat Mas Lindra memberikan pengarahan khusus kepada ratusan PPPK tenaga teknis di Pendhapa Kridha Manunggal, Selasa (17/3/2026). Suasana pendapa yang biasanya formal berubah menjadi ruang instruksi strategis bagi masa depan birokrasi kota legen ini.
Dalam arahannya, Bupati muda ini menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menaruh kepercayaan besar kepada PPPK. Mereka kini menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan program pembangunan serta garda depan dalam pelayanan publik di berbagai sektor.
“Kepercayaan besar yang kami berikan ini harus dijawab dengan kerja nyata. Masyarakat tidak butuh sekadar laporan administratif, tapi mereka butuh hasil yang bisa dirasakan langsung,” ujar Lindra.
Lindra juga menyoroti satu poin krusial yang sering luput, yakni kepekaan sosial. Menurutnya, menjadi seorang PPPK di Tuban tidak cukup hanya duduk manis di belakang meja dan menjalankan tugas rutin harian sesuai job desk semata.
Aparatur dituntut untuk memiliki indra yang tajam terhadap dinamika di lapangan. Lindra menginginkan para PPPK menjadi radar bagi pemerintah daerah untuk mendeteksi persoalan-persoalan sosial yang mungkin belum terjangkau oleh kebijakan pusat.
Ia mencontohkan, jika ada infrastruktur jalan yang rusak di pelosok desa, warga disabilitas yang luput dari bantuan, hingga anak-anak yang terancam putus sekolah, maka PPPK harus menjadi pihak pertama yang melaporkannya ke sistem data daerah.
“Semua temuan di lapangan itu jangan didiamkan, harus dicatat. Data-data otentik dari bawah itulah yang menjadi dasar penting bagi kami dalam menentukan arah kebijakan agar tepat sasaran,” tambah Ketua DPD Golkar Tuban tersebut.
Di sisi lain, Lindra mengungkapkan bahwa penyesuaian TPP bagi PPPK penuh waktu adalah komitmen nyata Pemkab dalam memperhatikan nasib pegawai. Hubungan timbal balik antara pendapatan yang layak dan profesionalitas yang tinggi menjadi kunci suksesnya birokrasi.
Menjelang momen libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah, Anak dari mantan Bupati Tuban ke-51 itu juga menitipkan pesan terkait integritas. Ia mengingatkan agar seluruh aparatur tetap menjaga kedisiplinan dan tidak terlena dengan euforia hari raya yang bisa melonggarkan etika kerja.
Salah satu poin yang ditekankan adalah larangan keras menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Termasuk di antaranya adalah penggunaan kendaraan dinas atau aset daerah lainnya untuk keperluan perjalanan mudik lebaran.
Tak hanya soal fisik, etika di ruang digital juga menjadi perhatian Mas Lindra. Ia meminta para pegawai bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari konten-konten yang bisa memicu kegaduhan atau merusak citra baik Pemerintah Kabupaten Tuban.
“Disiplin itu melekat, baik saat jam kerja maupun saat kita bersikap di ruang publik. Integritas seorang aparatur akan diuji justru saat mereka berada di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya menutup forum dialog tersebut. (Hus/Tgb).
