TUBAN – Bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah di Kabupaten Tuban diwarnai kekecewaan para orang tua siswa. Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang menjadi solusi kesehatan, kini dikritik pedas karena dianggap hanya menyumpal perut anak-anak dengan produk instan minim hizi.
Kekecewaan publik meledak di media sosial setelah wali murid membongkar isi paket MBG yang jauh dari kata sehat. Alih-alih bahan segar, paket tersebut didominasi produk kemasan pabrik. Temuan paling fatal adalah kondisi buah-buahan yang sudah tidak layak makan.
“Buah busuk kok dibagikan? Pas saya buka, ada dua yang busuk dan ada ulatnya,” keluh salah satu warga Tasikmadu yang menerima paket rapelan tiga hari.
Sebelumnya, wali murid di Kecamatan Kerek juga mengeluhkan kondisi serupa. Buah jambu biji yang dibagikan kepada anak-anak mereka justru keluar ulat dari dalam buah saat di belah.
Selain itu, di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kecamatan Palang kedapatan memberikan menu hanya singkong rebus dan buah naga.
Menanggapi kegaduhan ini, DPRD Tuban akhirnya buka suara, namun penjelasannya justru mengungkap fakta pahit soal alokasi dana. Anggota Komisi IV DPRD Tuban, Muhammad Zakki Sulthon meluruskan bahwa narasi “Rp15.000 per porsi” di masyarakat adalah miskonsepsi.
Dari total Rp15.000 tersebut, nyatanya jatah untuk isi piring sangatlah cekak.
Balita atau siswa SD Kelas 1-3, hanya Rp8.000 untuk bahan makanannya. Sedangkan untuk sisswa Kelas 4 ke atas dan Ibu Menyusui dianggarkan Rp10.000 untuk setiap porsinya.
Sisanya, Rp3.000 dialokasikan untuk operasional dapur seperti listrik, air, gas, internet, serta insentif relawan SPPG. Adapun Rp2.000 digunakan untuk sewa lahan dan bangunan, termasuk dapur, gudang, kamar mess, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), filterisasi air, hingga penyewaan peralatan masak modern.
Meski masyarakat mengeluhkan kualitas fisik makanan, politisi Gerindra tersebut bersikeras bahwa secara teoritis tidak ada masalah. Ia mengklaim setiap Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) sudah memiliki tenaga ahli.
“Kalau masalah perhitungan gizi, di setiap SPPG telah ada Ahli Gizi. Jadi saya kira tidak ada masalah soal itu,” ujar Zaki saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).
Pria yang kerab disapa Zakki ini memastikan setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi. la menegaskan MBG merupakan program nasional yang harus didukung bersama, namun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan.
“Program MBG ini adalah program nasional yang tentu harus kita dukung. Tetapi ketika ada masukan yang baik dari masyarakat, itu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik,” tutupnya.
Polemik di Tuban ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Keberhasilan program strategis nasional ini tidak bisa hanya diukur dari angka di atas kertas atau klaim ahli gizi, melainkan dari mutu fisik yang mendarat di meja makan rakyat. (Hus/Tgb).
