TUBAN, (Ronggo.id) – Perencanaan pembangunan Pemkab Tuban pada tahun 2022 dinilai masih buruk. Hal ini terbukti dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai angka tinggi, yakni sebesar Rp 686 miliar.
Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, M. Miyadi, usai mengikuti rapat Paripurna yang membahas Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Tahun 2022, pada Rabu (1/3/2023).
Menurut Miyadi, Silpa sebesar itu menunjukkan buruknya perencanaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dia menyebutkan, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan dalam pekerjaan proyek dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan yang menyebabkan batalnya sejumlah lelang proyek.
“Ini tantangan bagi eksekutif, harus ada pembenahan di tahun berikutnya. Ketika menyusun anggaran dan pekerjaan, semuanya harus direncanakan dengan baik dan matang, agar tidak terjadi keteledoran yang berujung pada Silpa yang besar,” ujar Miyadi, yang juga politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Miyadi juga menambahkan, meskipun Silpa tahun 2022 sebesar Rp 686 miliar, sejumlah pekerjaan yang tertunda pada tahun tersebut akan dibahas kembali pada perubahan APBD (P-APBD) tahun 2023.
Bupati Tuban: Silpa Akibat Proyek Terlambat
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, atau yang akrab disapa Mas Lindra, mengungkapkan bahwa Silpa tersebut disebabkan oleh sejumlah proyek yang terlambat pengerjaannya, seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya. Sebagian besar proyek ini melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga baru bisa diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Meski demikian, Mas Lindra menyatakan bahwa realisasi anggaran Pemkab Tuban pada tahun 2022 sudah melampaui target, yakni mencapai 86 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi anggaran biasanya hanya mencapai sekitar 70 persen pada akhir tahun.
“Kalaupun Silpa yang ada dihitung bersama proyek-proyek yang akan diselesaikan tahun ini, totalnya tidak akan begitu signifikan,” ujar Mas Lindra.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar Silpa 2022 disebabkan oleh anggaran yang telah disiapkan untuk Pemilu 2024, yang tidak bisa direalisasikan pada tahun tersebut.
“Ini salah satu alasan mengapa Silpa tahun 2022 cukup besar,” pungkas Mas Lindra.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Tuban diharapkan dapat lebih hati-hati dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang, agar perencanaan yang matang dapat mengurangi terjadinya Silpa di masa depan. (Ibn/Jun).
