TUBAN — Pemkab Tuban mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan beberapa bulan terakhir. Evaluasi dilakukan menyusul berbagai catatan lapangan terkait kualitas makanan, distribusi, hingga standar higienitas di sejumlah satuan pendidikan penerima manfaat.
Rapat koordinasi dan evaluasi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, di Ruang R.H. Ronggolawe, dengan menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat se-Kabupaten Tuban, serta Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wabup Joko menegaskan, program MBG bukan sekadar agenda simbolik pemerintah, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan anak-anak Tuban mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Kami tidak ingin program ini berhenti di seremoni atau laporan administratif. MBG harus benar-benar memberi dampak pada gizi dan tumbuh kembang anak,” tegasnya, Senin (7/10/2025).
Menurut Joko, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, melainkan dari edukasi gizi, perubahan perilaku makan sehat, serta keterlibatan keluarga penerima manfaat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengawasan lapangan. “Program ini harus dijalankan dengan komitmen, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban, Abdul Rakmat, memaparkan empat fokus utama dalam strategi pembenahan MBG ke depan.
Pertama, penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG. Jika sebelumnya sertifikat diterbitkan oleh DPMPTSP, kini koordinasinya akan dipusatkan melalui Dinas Kesehatan P2KB untuk mempercepat proses dan memastikan standar kebersihan terpenuhi.
Kedua, pengawasan berkala terhadap dapur penyedia makanan, mencakup bahan pangan, kebersihan lingkungan dapur, hingga kesehatan petugas. Rakmat menambahkan, Pemkab juga menyiapkan Bank Sampel Pangan serta pemeriksaan laboratorium melalui tes mikrobiologi dan nitrit.
Ketiga, pengukuran status gizi penerima manfaat dilakukan setiap bulan melalui pengukuran antropometri oleh guru atau kader kesehatan. Data hasil pengukuran akan terintegrasi dengan sistem Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di platform nasional Satu Sehat.
Keempat, penguatan sistem respon cepat terhadap dugaan keracunan pangan agar setiap insiden dapat ditangani secara terukur dan transparan.
“Seluruh elemen, mulai dari sekolah, wali murid, hingga tim kesehatan harus saling terhubung dalam mekanisme monitoring dan evaluasi. Ini penting untuk menjamin keamanan pangan,” jelas Rakmat.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemkab Tuban dalam agenda pembangunan sumber daya manusia. Namun, evaluasi kali ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai menaruh perhatian lebih pada aspek mutu, transparansi, dan akuntabilitas program sosial. (Hus/Jun).
