TUBAN, (Ronggo.id) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur bersinergi bersama Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Jawa Timur gelas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diadakan di Pantai Cemara Tuban pada Selasa (15/10/2024) siang tadi.
Acara yang dikemas dalam dialog kepemiluan bersama masyarakat dihadiri oleh Komisioner KPUD Jawa Timur, Insan Qoriawan, Akademisi dari Universitas Trunojoyo, Ahmad Fauzin dan perwakilan pemuda dari Karang Taruna (Kartar) Jawa Timur, Eko Handrianto.
Dalam sambutannya, Insan Qoriawan menjelaskan, KPU memiliki kewajiban bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan saja, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
“Karena keterbatasan kami, sehingga kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk sosialisasi kami lakukan asal bukan bekerjasama dengan partai politik,” terang Insan.
Pria kelahiran Pasuruan tersebut menambahkan, pada jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena akan dilakukan secara serentak di 37 Provinsi dan 529 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 27 November mendatang.
Sementara itu, Ahmad Fauzin, Akademisi asal Universitas Trunojoyo sekaligus pemateri mengatakan, partisipasi masyarakat terhadap pemilihan dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaganya diperoleh bahwa 36% masyarakat Jawa Timur ternyata tidak mengetahui kapan Pilkada itu akan dilaksanakan, 56% mengetahui, dan 8% sisanya tidak menjawab.
Dalam survei tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat 50% masyarakat merasa suaranya didengar dan sisanya tidak dalam pemilihan. 58% merasa hasil pemilihan berjalan belum adil dan sisanya menerima hasil pemilihan. 55% berminat dalam politik transaksional. Dan yang menjadi perhatian 51.5% masyarakat merasa wajar dalam politik uang atau money politik.
“Rendahnya partisipasi akan mengurangi legitimasi dan kualitas kepala daerah,” ungkap Dosen asal Lamongan tersebut.
Fauzin menambahkan, jika angka partisipasi pada masyarakat rendah dalam pemilihan, mungkin mekanisme dalam Pilkada tersebut harus di evaluasi agar hal itu nantinya akan berdampak pada lancarnya proses pemilihan yang akan berlangsung serentak besok.
“Mungkin bisa melakukan penggantian mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun akan banyak hal yang terkait dengan hal tersebut. Maka semakin banyak angka partisipasi masyarakat akan semakin baik,” pungkasnya. (Hus/Jun).
