TUBAN – Di tengah narasi penghematan anggaran yang gencar didengungkan, Pemerintah Kabupaten Tuban justru menunjukkan langkah kontras. APBD 2026 kembali dikuras sebesar Rp 1,8 miliar hanya untuk memanjakan kepala daerah dan wakilnya dengan mobil dinas anyar.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo, mengonfirmasi bahwa belanja mewah ini terbagi menjadi dua porsi. Jatah untuk Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, senilai Rp600 juta pun untuk tipe mobil Toyota Kijang Innova Zenix dipastikan sudah mendarat mulus di garasi.
Sementara itu, unit kendaraan untuk Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, hingga kini masih dalam proses pengadaan. Tak tanggung-tanggung, pagu anggaran yang disiapkan untuk tunggangan sang Bupati mencapai dua kali lipat dari harga mobil dinas wakilnya.
“Yang Rp600 juta untuk wakil bupati sudah terealisasi, sedangkan untuk bupati yang Rp1,2 miliar masih proses,” ungkap Arif, Rabu (04/03/2026).
Langkah Bupati Lindra yang memilih mobil listrik seharga miliaran rupiah ini diklaim sebagai bentuk kepatuhan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Namun, tameng Inpres ini dirasa kontradiktif dengan semangat penghematan yang sering kali digembor-gemborkan di tingkat lokal.
Syahwat belanja kendaraan dinas mewah di lingkungan Pemkab Tuban seolah menjadi agenda rutin tahunan. Menilik ke belakang, di APBD 2025 juga habis diperas untuk kepentingan serupa.
Kala itu, seorang pejabat eselon II dihadiahi Toyota Fortuner seharga Rp764 juta. Tak ketinggalan, Inspektorat Tuban juga kecipratan dua unit Mitsubishi Xpander dengan anggaran lebih dari Rp752 juta.
Rentetan belanja kendaraan ini memicu sentimen negatif di masyarakat. Publik mempertanyakan di mana letak efisiensi jika setiap tahun anggaran miliaran rupiah terus mengalir untuk mengganti mobil pejabat, sementara banyak sektor pelayanan publik lain yang mungkin lebih membutuhkan suntikan dana segar.
Hingga kini, Pemkab Bumi Wali masih bungkam soal merek dan tipe spesifik mobil listrik Rp1,2 miliar yang akan dikendarai Mas Bupati. Namun yang pasti, di tengah klaim efisiensi, kenyamanan pejabat kota termiskin nomor lima se-Jawa Timur ini tetap berada di jalur prioritas utama. (Hus/Tgb).
