TUBAN – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) kian memanas dan berbuntut panjang. Lantaran merasa aspirasinya hanya dijawab dengan janji manis, puluhan warga Kelurahan Mondokan akhirnya memilih wadul ke DPRD Tuban guna menuntut pertanggungjawaban nyata dari pihak kontraktor atas dampak proyek yang kian meresahkan.
Sebelumnya, para warga mengeluhkan kondisi rumah yang dindingnya retak hingga kekhawatiran akan masalah banjir akibat adanya pembangunan SR. Mereka kemudian menyurati PT Waskita Karya untuk melakukan sosialisasi dan pertanggung jawaban terkait hal tersebut.
Kemudian perusahaan plat merah yang bergerak dibidang konstruksi ini lalu melakukan sosialisasi kepada warga setempat pada Selasa (10/3/2026). Dalam sosialisasi itu, warga juga menuntut tanggung jawab atas keresahan yang mereka alami. Namun dalam kegiatan sosialisasi, warga tak mendapatkan jawaban yang tegas terkait permasalahan dari PT Waskita Karya.
Oleh karena itu mereka kemudian berbondong-bondong wadul menuju ke wakil rakyat. Dalam audiensi yang dilakukan pada Sabtu (14/3/2026) siang, para warga membeberkan semua keluhan-keluhan yang mereka alami kepada Komisi I DPRD Kabupaten Tuban.
“Dalam audiensi itu warga memaparkan detail sekali dampak-dampak dan usulannya,” kata salah satu Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto usai audiensi dengan para warga.
Fokus utama dalam audiensi tersebut adalah keluhan warga mengenai sistem drainase dari SR. Meski PT Waskita berkomitmen membangun saluran di area sekolah, titik pembuangan akhir untuk aliran air tersebut hingga kini belum menemukan solusi teknis yang pasti.
Menurut Siswanto, permasalahan tersebut nantinya baru akan dikomunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PRKP) setempat.
“Yang terkait suara bising dan debu, sudah aja kesepakatan kerja sampai jam 20.00 Wib. Tapi kalau harus lembur minimal ada komunikasi dengan warga,” tambah Siswanto.
Untuk dampak dari pemasangan tiang pancang membuat tembok warga retak bahkan ada hingga mengelupas langit langitnya, pihak penyelenggara proyek bersedia memperbaikinya. Namun, warga hanya meminta uang kompensasi atas kerugian yang mereka alami.
“Untuk itu warga meminta kompensasi berupa uang, agar bisa memperbaiki sendiri terus privasi mereka juga tidak terganggu,” katanya.
Pria kelahiran Lumajang ini sangat menyayangkan penyerapan tenaga lokal yang masih minim. Dia mengatakan dari proyek yang sudah berjalan beberapa bulan ini baru bisa menyerap sekitar 107 tenaga kerja lokal dari sekitar 300-an pekerja yang ada.
“Sangat disayangkan, saat ini hanya ada 15 pekerja lokal dari Mondokan. Kami menuntut agar warga Mondokan dan Tuban diberikan porsi dominan, terutama karena kabarnya akan ada penambahan sekitar 800 pekerja setelah lebaran. Kami berharap tenaga kerja lokal Tuban benar-benar mengambil peran utama,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah PT Waskita Karya, Agus Saputra mengungkapkan pihaknya telah menyetujui beberapa poin dalam audiensi itu. Ia berharap kedepan semoga pembangunan sekolah rakyat tampa ada kendala apapun.
“Warga tadi juga sudah siap mendukung, dan semoga pembangunan juga selesai tepat pada waktu yang ditargetkan bapak presiden yakni 27 Juni nanti,” jelasnya.
Keluhan-keluhan warga sudah ada kesepakatan bersama dalam audiensi tersebut. Setidaknya saat ini ada 13 rumah yang terdampak langsung atas pembangunan SR.
“Untuk sosialisasi sudah kami lakukan pada 10 maret kemarin, dan untuk progress pembangunan saat ini masih 15 persen,” tutupnya singkat.
Meski sejumlah poin telah disepakati dalam audiensi, warga Mondokan berharap komitmen tersebut benar-benar direalisasikan. Warga juga meminta pemerintah daerah terus mengawasi jalannya proyek agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. (Hus/Tgb).
