TUBAN – Keluhan pemerintah desa terkait tingginya beban biaya layanan internet akhirnya mendapat jalan keluar. Seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban menyepakati penyesuaian tarif layanan internet PLN Icon Plus, yang mulai diberlakukan pada Oktober 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tuban bersama PLN Icon Plus dan sejumlah organisasi perangkat daerah, yang berlangsung 23–25 September 2026 di Ruang Rapat Komisi II DPRD Tuban.
Proses penandatanganan Surat Berlangganan dilakukan secara bertahap. Pada hari pertama, kepala desa dari tujuh kecamatan, yakni Bangilan, Senori, Jatirogo, Kenduruan, Bancar, Tambakboyo, dan Singgahan, mulai menandatangani kesepakatan tarif baru.
Penyesuaian ini membawa perubahan pada beban anggaran desa. Tarif yang sebelumnya mencapai Rp2,5 juta per bulan disesuaikan menjadi Rp2,37 juta per bulan.
Bahkan, desa yang memilih menonaktifkan layanan Internet Broadband Corporate untuk kebutuhan Wi-Fi publik dan mempertahankan jaringan privat bagi kebutuhan Siskeudes dapat menggunakan skema sekitar Rp1,223 juta per bulan.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya DPRD menjembatani keluhan kepala desa yang menghadapi keterbatasan anggaran.
“Kami menjembatani teman-teman dari seluruh kepala desa untuk melakukan renegosiasi terkait jaringan internet tertutup (Metronet) dan jaringan terbuka,” kata Fahmi.
Ia menegaskan, persoalan biaya tidak boleh mengabaikan kualitas layanan.
“Harapan kami, pemerintah desa tidak terbebani. Kami juga meminta ICON+ untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak ada lagi keluhan jaringan lemot,” tegasnya.
Fahmi juga menyampaikan bahwa kebutuhan jaringan privat untuk mendukung sistem pemerintahan desa tetap harus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Papdesi Kabupaten Tuban, Mbah Tomo, menyebut kesepakatan tersebut menjadi langkah yang membantu pemerintah desa melakukan efisiensi anggaran.
“Insyaallah bulan depan sudah tidak membayar tarif lama lagi. Opsi efisiensi Rp1,2 jutaan untuk jaringan privat Siskeudes ini sangat membantu, sedangkan untuk internet publik diserahkan kepada kemampuan desa masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, memastikan penyesuaian tarif tidak diikuti dengan penurunan kualitas jaringan maupun keamanan data.
Pihaknya juga menjamin respons teknis terhadap laporan gangguan dari pemerintah desa tetap menjadi perhatian.
“Pihak PLN Icon Plus juga menjamin kecepatan tim teknis di lapangan dalam menangani setiap aduan gangguan sinyal dari pemerintah desa,” ujarnya.
Arif mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Komisi II DPRD Tuban, yang memfasilitasi pembahasan antara pemerintah desa dan PLN Icon Plus.
Dengan kesepakatan tersebut, mulai bulan depan pemerintah desa tidak lagi menggunakan skema tarif lama, sementara pilihan layanan internet publik maupun jaringan privat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa. (Har/Tgb).
