TUBAN — Tahun demi tahun berlalu, angan-angan warga yang menggantungkan hidup dari hilir Sungai Jadi, untuk terbebas dari jerat banjir menahun harus kandas. Mimpi buruk yang saban musim menghantui itu kini kian pekat, terbentur oleh nasib proyek ambisius Long Storage Jadi yang hingga kini tak jelas kelangsungannya.

Padahal untuk proyek bendungan itu sendiri, sebanyak 94 kepala keluarga (KK) dari Desa Jadi dan Boto dengan lapang dada merelakan untuk beralih fungsi demi kepentingan umum. Pemkab Bumi Wali kala itu, bahkan telah menunaikan kewajibannya menggelontorkan dana sekitar Rp18 miliar dari APBD 2021 untuk ganti rugi lahan seluas 16 hektar tersebut.

Pengorbanan warga yang telah melepas lahannya belum berbanding lurus dengan kepastian pembangunan. Proyek yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi pengendalian banjir di wilayah hilir itu masih menggantung, sementara persoalan yang air bah yang hendak diatasi terus berulang setiap tahun.

Ganasnya air bah yang bertubi-tubi melanda itu setidaknya menjangkiti setidaknya empat desa dan satu kelurahan. Desa Sumurgung, Tahulu, Kapu, dan Bogorejo, serta Kelurahan Mondokan. Sodetan-sodetan sungai yang ikut meluap saban banjir menerjang membuat tenggelam pertanian warga serta rumah-rumah yang berada di bantaran sungai.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Seribu Goa pada 2015 lalu, total luas lahan sawah di empat desa dan satu kelurahan tersebut mencapai 548,69 hektar. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yakni Desa Sumurgung seluas 168,19 hektar, Desa Tahulu seluas 156 hektar, Desa Bogorejo seluas 192 hektar, Desa Kapu seluas 36 hektar, serta Kelurahan Mondokan dengan 80,5 hektar lahan sawah.

Ratusan hektar lahan pertanian itu, saban musim hujan terdampak luberan air dari wilayah hulu. Yakni, diantaranya, dari wilayah Jadi dan Boto, tempat proyek bendungan yang kini mati suri, dan sejumlah desa di wilayah Kecamatan Montong.

Meski Desa Kapu memiliki luasan sawah terkecil namun setiap kali air bah menghantam, sepertiga luasan lahan persawahan disana selalu tergenang. Bagi warga setempat, air yang meluap itu bak seperti algojo menahun yang mengancam permukiman sekaligus lahan pertanian sebagai sumber penghidupan.

Kepala Desa Kapu, Darmu, menyebut sedikitnya tiga rukun tetangga (RT) dan sekitar 10 hektare lahan pertanian di wilayahnya menjadi langganan banjir dari tahun ke tahun. Banjir itu juga bukan terjadi di tahun ini saja, tetapi sudah berpuluhan tahun lalu. “Dari pemerintah daerah sendiri juga telah berupaya untuk melakukan perbaikan tanggul setiap tahunnya, tapi masih kurang signifikan dampaknya,” keluh Darmu saat ditemui dikantornya pada Kamis (29/10/2026).

Bahkan, dia menyebut ada juga tanggul penahan air yang telah ambrol sejak sekitar dua tahun lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Kondisi itu menambah kekhawatiran warga, terutama ketika hujan deras mengguyur kawasan hulu.

Pria yang sudah menjabat Kepala Desa Kapu dari 10 tahun lalu ini menjelaskan, banjir yang melanda wilayahnya tidak bisa dilepaskan dari aliran air yang berasal dari kawasan hulu, termasuk Kecamatan Montong. Kondisi topografi di sepanjang aliran sungai, membuat air hujan dari kawasan sekitar cenderung terkonsentrasi menuju jalur sungai tertentu.

“Bahkan ya, Mas, kalau disini cuacanya cerah dan disana (Kecamatan Montong, red) mendung gelap, disini bisa banjir,” terangnya.

Karena itu, penanganan banjir dinilai membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh. Bukan hanya memperbaiki tanggul yang rusak, tetapi juga mengendalikan aliran air dari hulu sebelum debitnya membebani wilayah hilir.

Ditengah-tengah ratapan sang Kades, Long Storage Jadi sebenarnya dapat menjadi jawabannya. Namun, bendungan yang diharapkan oleh dia dan warganya hingga kini masih hanya sebatas gambar diatas kertas putih yang kosong.

“Sangat diperlukan itu (Long Storage Jadi, red), Mas, adanya bendungan tersebut bisa menjadi penyelesaian permasalahan banjir disini,” tutupnya.

Disisi lain, penantian demi penantian juga terpantik dari keluarga yang lahannya telah dibebaskan. Bagi mereka lahan yang berada di bantaran sungai itu bukan hanya aset semata, melainkan lahan hijau yang menopang kebutuhan keluarga setiap harinya.

Anak salah satu petani eks pemilik lahan, Fani menuturkan bahwa sebelum pembebasan dilakukan, tanah tersebut dulunya ditanami berbagai komoditas pangan, mulai jagung, kacang, cabai, hingga tanaman lainnya. Hasil pertanian itu kemudian jadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sosialisasi dari pemerintah setempat pun kurang jelas katanya si cuman mau di pakai untuk bendungan gitu saja dan itu merupakan program dari pemerintah pusat,” kata Fani saat ditanya dirumahnya.

Menurut Fani, dalam sosialisasi itu warga juga diberi tahu bahwa lahan yang tidak terkena proyek masih bisa ditanami. Namun, apabila tanaman terdampak banjir atau hal lain yang berkaitan dengan proyek, mereka disebut-sebut tidak boleh menyalahkan pemerintah.

Terkait dengan sumber penghasilan keluarganya, pria kelahiran 2006 itu menjelaskan masih bergantung dari hasil pembebasan lahan, sembari dirinya yang harus wara-wiri mencari pekerjaan yang nyaman. “Kita juga belum menerima pendampingan apapun setelah pembebasan lahan,” ungkapnya.

Ketidakpastian jadwal pembangunan membuat mereka belum bisa memperkirakan kapan manfaat proyek tersebut dapat dirasakan. Meski demikian, warga tetap mendukung pembangunan Long Storage Jadi. Mereka berharap proyek segera direalisasikan dan mampu memberikan manfaat nyata, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Bagi keluarga petani, harapan tersebut menjadi penting di tengah kemungkinan berkurangnya lahan yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan.

Di tingkat pemerintah daerah, kelanjutan proyek Long Storage Jadi masih terus diupayakan. Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, menegaskan bahwa Pemkab Kota Legen ini masih terus meminta kepastian kepada pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek yang dulu sudah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) itu.

”Pemerintah pusat juga sudah sepakat dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional (PSN), tetapi setelah itu ada evaluasi,” kata Budi kepada Ronggo.id.

Budi mengatakan, kini Pemkab Kota Seribu Goa ini masih menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelanjutan proyek Long Storage Jadi. Jika tak berstatus sebagai PSN lagi, pemerintah berharap pembangunan tetap mendapat dukungan anggaran dari kementerian terkait. “Kalau tidak masuk PSN, paling tidak ada anggaran dari kementerian,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan Long Storage Jadi menjadi salah satu upaya penting untuk menekan risiko banjir di wilayah perkotaan. Tampungan air di kawasan hulu diharapkan mampu mengendalikan aliran sungai yang melintasi wilayah Jadi hingga Banyulangse sebelum mengarah ke kawasan kota. “Sehingga kota terbebas banjir,” tegasnya.

Namun, realisasi proyek tersebut masih terkendala kebutuhan anggaran yang cukup besar. Budi menyebut, pembangunan fisik Long Storage Jadi diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp60 miliar.

Menurut mantan Kepala Bappeda Tuban itu, pembiayaan sepenuhnya melalui APBD bukan perkara mudah. Sebab, pemerintah daerah masih harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan lain, termasuk perbaikan infrastruktur jalan. “Kalau pakai APBD, nanti yang lainnya bagaimana? Padahal daerah juga butuh perbaikan jalan dan lainnya,” imbuhnya.

Bagi warga Kapu dan beberapa desa lainnya, persoalan banjir tidak berhenti pada seberapa tinggi air menggenangi jalan atau berapa luas lahan pertanian yang terendam. Ada kekhawatiran tentang hasil panen, keberlangsungan penghidupan, dan keselamatan lingkungan tempat mereka tinggal.

Di sisi lain, bagi keluarga petani yang telah melepas lahannya, pembangunan Long Storage Jadi juga menyimpan harapan akan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Kini, warga hanya bisa menunggu kepastian atas proyek yang sejak awal diharapkan membawa perubahan. Sebab, tanpa penanganan yang menyeluruh, banjir berpotensi kembali menjadi persoalan yang sama ketika musim hujan tiba.

Banjir tak pernah lupa jalan pulang ke wilayah mereka. Namun, solusi yang diharapkan untuk menguranginya masih menanti jalan menuju kenyataan. (Hus/Tgb).