SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ‘Geram’ pasalnya sebagai daerah lumbung pangan nasional, Jawa Timur saat ini tengah mengalami kelangkaan atau krisis stok beras dilapangan.
Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan stok beras di Jatim mengalami surplus 3,1 juta ton. Hal itu diungkap Khofifah saat memimpin agenda High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Khofifah mendorong setiap daerah mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Seperti yang sudah berdiri di Surabaya, Malang Raya dan Gresik.
“Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog,” tegasnya.
Khofifah menilai keberadaan stokist mampu menstabilkan harga jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga Bupati maupun Wali Kota diminta memberikan intervensi secara pro aktif melalui cara tersebut. Apalagi, jika bisa mempersiapkan dukungan transport.
Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menerangkan, perlu adanya sinergitas antara Satgas Pangan dan Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) sebagai upaya mitigasi tehadap berbagai harga bahan pokok di seluruh daerah.
“Koordinasi dengan Perpadi bertujuan untuk memonitoring stok padi masing-masing penggilingan guna mengukur kekuatan suplai beras,” jelasnya.
Ditambahkan Khofifah, dalam situasi normal penggilingan memiliki stok yang akan bertahan selama 30 hari, berbeda dengan kondisi saat ini, dimana tercatat di awal tahun 2023 ini stok penggilingan hanya mampu memasok beras 2 hingga 3 hari saja.
Mendengar informasi stok tersebut habis, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim langsung melakukan koordinasi intensif dengan Bulog. Diungkap Khofifah Bulog saat ini bukan lagi buffer stock pangan nasional. Market share Bulog hanya berada di kisaran angka 5-7 persen dan kemudian mengalami perluasan sampai 10 persen.
“Kita harus paham betul bahwa kalau Bulog 10 persen, maka yang 90 persen adalah distributor,” bebernya.
Berkaitan dengan inflasi, Khofifah menyampaikan, jika Inflasi tidak termanage, terkendali dan tertangani dengan baik, maka akan berdampak pada angka kemiskinan dimasing-masing daerah. Sehingga sangat penting mensinkronkan langkah – langkah kepala daerah untuk membangun sinergitas dalam pengendalian inflasi.
“Dan kami meminta agar Bupati dan Walikota agar sering sering blusukan mengetahui perkembangan pasar,” ujarnya. (Ibn/Jun).
