BOJONEGORO, (Ronggo.id) – Ratusan mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Dalam aksi ini, sempat diwarnai aksi bakar ban yang dilakukan oleh mahasiswa hingga membentangkan sejumlah poster bertuliskan kritikan. Rabu, (7/9/2022)
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan penolakan atas kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengedepankan aspek sosial masyarakat.
Selain membawa sejumlah banner, massa aksi yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar yang tergabung dalam “Gerakan Bojonegoro Menolak tersebut membawa 4 tuntutan. Diantaranya adalah menolak kenaikan harga BBM, menuntut penurunan harga BBM, Menolak Pengesahan RKUHP dan laksanakan reformas agraria sejati.
Koordinator aksi Yoba mengatakan, Kenaikan harga BBM ini akan berimbas pada semua sektor, terutama pada sektor pangan, hal tersebut menurutnya jelas akan menyengsarakan masyarakat terutama kelas pekerja.
“Ditambah dengan kenaikan harga BBM tentunya akan membuat masyarakat semakin kelabakan dengan tingginya harga kebutuhan pokok yang pasti akan naik imbas dari harga BBM,” ujarnya.
Sementara itu hadir menemui massa, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Selly Atyasasmi mengatakan kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada masyarakat, sebagaimana yang diketahui bersama betapa sulitnya ekonomi selama 2 tahun terakhir akibat gempuran pandemi covid 19, sementara saat ini ekonomi baru saja mulai pulih, namun masyarakat harus menghadapi situasi pelik dengan naiknya harga BBM.
“Sebenarnya apakah ada langkah dan upaya lain untuk di evaluasi, sehingga ketika terjadi kontraksi ekonomi tidak kemudian kenaikan BBM menjadi satu satunya solusi yang dipilih oleh Pemerintah,” ungkapnya.
Selly juga menyebut ada beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah misalnya dengan memaksimalkan pungutan pajak, pungutan retribusi, pendapatan negara yang bersumber dari non pajak.
“Selain itu juga dapat mengurangi belanja – belanja yang tidak perlu, serta memprioritaskan kepada belanja yang sifatnya langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Di akhir, Selly menambahkan pihaknya dari DPRD Bojonegoro akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Pada dasarnya kami menerima dan menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa, dan semua aspirasi tersebut akan kami tindaklanjuti kepada Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menurunkan, membatalkan atau mengatur kembali terkait kebijakan menaikan harga BBM,” pungkasnya. (Ags/Jun).
