TUBAN, (Ronggo.id) – Puluhan Kontraktor pelaksana paket pekerjaan milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Kabupaten Tuban terancam di Blacklist.
Hal itu berdasarkan hasil pertemuan antara Komisi I DPRD Tuban bersama dengan seluruh Kepala Bidang Dinas PUPR PRKP Tuban, yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD setempat, Selasa (3/1/2022).
Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, ia meminta, bahwa semua kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu supaya dimasukan dalam daftar hitam.
“Permintaan yang kami sampaikan di rapat turut diamini oleh pihak PUPR,” terang Roni biasa disapa.
Roni menyebut, hingga kini tercatat 84 paket pekerjaan di Dinas PUPR PRKP Tuban belum tuntas dikerjakan, meliputi Perkim sebanyak 52 paket, SDA 2 paket, Cipta Karya 1 paket, Tata Ruang 5 paket, serta Bina Marga 24 paket.
“Khusus 5 paket lainya, seperti GOR, Alun-alun, Patung Letda Soetjipto, Revitalisasi Rest Area dan Boom, akan kita agendakan kembali pemanggilan terhadap dinas terkait, rekanan serta konsultan nya,” bebernya.
Selain target waktu tak tercapai, wakil rakyat yang pernah menjabat sebagai manajer club sepakbola Persatu itu juga menyoroti dugaan nihilnya papan proyek disetiap titik pekerjaan.
“Dan kami menyayangkan semua proyek tidak ada satupun papan proyek yang dipasang,” ujarnya.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, lagi-lagi Kepala Dinas PUPR PRKP Tuban, Agung Supriyadi masih belum menanggapi ketika dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp terkait hasil pertemuan bersama Komisi I.
Diketahui, memasuki awal tahun 2023, masih banyak proyek infrastruktur milik Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 belum selesai. Kondisi ini memantik reaksi keras dari Komisi I DPRD Tuban.
Guna mengetahui faktor kendala sehingga proyek-proyek tersebut molor, Roni selaku Ketua Komisi I yang membidangi Pembangunan, bergerak cepat melakukan sidak ke sejumlah titik, Senin (2/1/2023) kemarin. Termasuk proyek dengan serapan anggaran miliaran rupiah, seperti GOR Rangga Jaya Anoraga Tuban.
Keterangan dari pihak rekanan, salah satu penyebab proyek yang dikerjakan molor, karena diduga permintaan desain Bupati Tuban yang selalu berubah-ubah.
“Bahkan hanya untuk menentukan keramik saja harus Bupati sendiri dan itu koordinasinya lama banget,” ucap Roni menirukan cerita dari rekanan yang ia temui. (Ibn/Jun).
