TUBAN — Kelangkaan elpiji 3 kilogram di Kabupaten Tuban dalam beberapa hari terakhir menjelma kepanikan baru di tengah warga. Harga meroket, distribusi macet, dan antrean yang mengular memicu kegelisahan di banyak titik, terutama di wilayah perkotaan dan desa-desa penyangga.
Di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kutorejo, antrean warga sudah mengular sejak pagi. Mualamah (41), berdiri hampir tiga jam menunggu pasokan yang tak kunjung datang.
“Antri dari jam sembilan tadi. Sampai hampir jam dua belas belum ada tanda-tanda bongkaran,” katanya kepada Ronggo.id ditengah antrean gas di dengan menahan letih, Selasa (7/4/2026).
Kesulitan mendapat gas bersubsidi membuat sebagian warga terpaksa membeli di pengecer dengan harga jauh di atas ketentuan. Mualamah mengaku sempat mendapatkan tabung melon seharga Rp35 ribu di kawasan Jembatan Merik, atau bahkan Rp40 ribu di Desa Kembangbilo.
“Mau bagaimana lagi. Daripada tidak masak. Harus antri begini juga pekerjaan rumah jadi berantakan,” ujarnya pasrah.
Cerita serupa datang dari Lasminto, penjual gorengan di sekitar Watulumur, Kelurahan Sidomulyo. Dua hari ia berkeliling kota, dari Sidomulyo hingga Kelurahan Karang, namun tetap tak berhasil membawa pulang tabung gas.
“Uang dan KTP saya tidak laku, mas. Tidak dapat LPG,” katanya sambil tersenyum kecut.
Ia sempat menemukan gas Rp25 ribu di Bejagung, Kecamatan Semanding, namun harga itu tetap membuat beban usahanya makin berat.
“Minyak mahal, plastik mahal, sekarang elpiji sulit. Jadi bingung ngatur keuangan,” keluhnya.
Di tengah keluhan warga, Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa lonjakan harga di tingkat pengecer berada di luar otoritas perusahaan. Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinur, Ahad Rehadi, menegaskan distribusi resmi dari Pertamina ke lembaga penyalur sudah sesuai ketentuan.
“Harga di pengecer non-resmi di luar kewenangan kami. Distribusi sampai pangkalan sudah mengikuti regulasi Dirjen Migas,” ujarnya.
Pertamina, lanjut Ahad, memastikan setiap pembelian LPG subsidi di pangkalan harus menggunakan NIK agar penyaluran lebih tepat sasaran.
“Di Tuban sudah ada tambahan suplai 25.760 tabung, atau naik lebih dari 49 persen dibanding konsumsi normal,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Tuban mulai mempertanyakan keganjilan antara klaim stok aman dan realitas kelangkaan di lapangan. Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menilai permasalahan distribusi harus diurai dari pangkalan hingga titik perbatasan.
“Pertamina mengatakan stok aman, tapi masyarakat kesulitan mendapatkan gas. Ini ada yang tidak sinkron,” ujar Tulus.
Ia mengingatkan potensi permainan harga dan distribusi oleh oknum pangkalan atau pihak ketiga. Meski belum ada bukti kuat, DPRD menganggap kondisi ini cukup janggal untuk diabaikan.
“Jangan sampai ada permainan yang menaikkan harga setinggi itu,” katanya.
Pria yang juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya penegakan penggunaan identitas pembeli di semua tingkat distribusi, termasuk kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ia meminta warga tetap tenang dan memantau harga di tingkat pengecer.
Meski konsumsi elpiji memang meningkat jelang dan pascalebaran, kondisi yang terjadi saat ini dinilai berbeda. Kelangkaan muncul bukan hanya karena lonjakan permintaan, tetapi juga karena dugaan hambatan distribusi di rantai tengah. Di beberapa wilayah Ronggolawe, tabung melon nyaris tak bisa ditemukan, sementara harga melonjak tanpa kendali.
“Kami harap masyarakat tidak perlu panik, karena Pertamina sudah menambah kuota elpiji di Tuban hampir 50 persen dengan harga ecer di lapangan seharusnya Rp18 ribu” pungkasnya. (Jun/Tgb).
